Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, meninjau langsung pelaksanaan Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Serentak Se-Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026, Selasa (27/10/2026). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pesta demokrasi tingkat desa yang digelar di 53 Kepenghuluan di 14 Kecamatan tersebut berjalan aman, damai, dan kondusif.

Peninjauan diawali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 013 Jalan Bintang, Kepenghuluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko. Dalam agenda monitoring tersebut, Bupati didampingi Sekda Sarman Syahroni, para Asisten, Kepala OPD, unsur Forkopimda, camat Bangko serta aparat keamanan dari TNI-Polri.

Di TPS 013, Bupati memantau langsung proses pemungutan suara sekaligus menyemangati seluruh anggota KPPS dan Linmas yang bertugas. Ia mengingatkan para petugas untuk menjaga kesehatan dan menjaga netralitas selama proses berlangsung. Usai dari Bagan Jawa, rombongan melanjutkan peninjauan ke Kecamatan Pekaitan, Kepenghuluan Labuhan Tangga Baru, dan Kepenghuluan Lenggadai Hulu.

Bupati H. Bistamam memberikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras seluruh panitia di 53 kepenghuluan serta tingginya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya.

“Alhamdulillah, hasil pantauan kita mulai dari TPS 013 Jalan Bintang Bagan Jawa, hingga ke Pekaitan, Labuhan Tangga Baru, dan Lenggadai Tanah Merah hari ini, semua berjalan aman, damai, dan tertib. Ini adalah pesta demokrasi masyarakat kepenghuluan. Terima kasih untuk seluruh panitia dan anggota TPS yang sudah bekerja keras,” ujar H. Bistamam di sela-sela peninjauan.

Bupati juga mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk TNI-Polri, yang telah mengawal jalannya pemungutan suara dengan sangat baik hingga situasi di lapangan terpantau kondusif.

Kepada masyarakat, Bupati berpesan agar momentum ini melahirkan pemimpin yang amanah dan mampu membawa desa lebih maju. Ia menekankan bahwa siapapun yang menang merupakan putra terbaik daerah.

“Pilihlah pemimpin yang amanah, jujur, dan mampu membawa kepenghuluan lebih maju. Untuk para Penghulu yang terpilih nanti, selamat menjalankan amanah baru. Jadilah pemimpin yang adil dan merangkul seluruh warga tanpa terkecuali,” pesannya.

Sementara itu, bagi calon yang belum berhasil mendapatkan suara terbanyak, Bupati menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi dan sportivitasnya dalam menjaga marwah demokrasi.

“Perbedaan pilihan itu biasa, namun persaudaraan dan kemajuan Rokan Hilir adalah segalanya. Tetap semangat dan terus berbuat yang terbaik untuk masyarakat,” tutup Bupati H. Bistamam. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Genangan air yang sebelumnya terjadi di sejumlah titik di Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, mulai berangsur surut. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengintensifkan
penanganan dengan mengerahkan dua unit alat berat jenis excavator untuk menormalisasi
saluran drainase.

Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air, terutama pada saluran yang mengalami
pendangkalan dan penyumbatan. Normalisasi drainase diharapkan dapat mempercepat
surutnya genangan sekaligus mengurangi potensi air bertahan lebih lama di jalan dan kawasan
permukiman ketika hujan deras kembali terjadi.

Dua unit excavator saat ini dioperasikan untuk melakukan pengerukan dan pembenahan
saluran drainase di wilayah Kecamatan Bangko. Pekerjaan tersebut difokuskan pada titik-titik
yang membutuhkan penanganan agar kapasitas saluran dapat berfungsi lebih optimal dalam
menampung dan mengalirkan limpasan air hujan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, ST, mengatakan bahwa penanganan
tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Rokan Hilir, H. Haji Bistamam, agar
jajaran terkait terus melakukan upaya penanganan genangan, khususnya saat intensitas hujan
meningkat.

Menurutnya, normalisasi drainase menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi
hambatan aliran air akibat pendangkalan maupun penyumbatan saluran.
Melalui pengerjaan secara bertahap, PUPR Rohil berupaya meningkatkan fungsi jaringan
drainase sehingga aliran air dapat bergerak lebih lancar dan genangan tidak berlangsung
terlalu lama.

Penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam
membenahi infrastruktur perkotaan, khususnya sistem drainase yang berperan penting dalam
mengendalikan limpasan air hujan.

Pemerintah daerah berharap pekerjaan normalisasi yang terus dilakukan dapat membantu
menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta mengurangi risiko genangan berulang di
sejumlah kawasan Bagansiapiapi.

Upaya tersebut memerlukan penanganan yang berkelanjutan, disertai pemeliharaan saluran
drainase agar fungsi pengaliran air tetap terjaga, terutama ketika curah hujan tinggi. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

Diskominfotiks – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026).

Acara yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum strategis ini mempertemukan pemerintah pusat, daerah, regulator, serta lembaga jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas akses layanan keuangan formal bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi atas terbentuknya 552 TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Presiden menilai capaian kelembagaan ini sebagai sebuah kebanggaan yang berkontribusi nyata pada pemerataan ekonomi.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan. Saya menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” ujar Presiden Prabowo.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia pada tahun 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan melampaui 93 persen. Capaian inklusi ini berhasil melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang semula ditargetkan sebesar 93 persen pada tahun 2029.

Usai mengikuti jalannya Rakornas, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil untuk menyelaraskan program daerah dengan visi pusat. Penguatan TPAKD di Rokan Hilir akan difokuskan pada perluasan layanan pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta peningkatan literasi keuangan masyarakat.

“Penguatan peran TPAKD di Rokan Hilir kami harapkan dapat mendorong pemanfaatan layanan keuangan yang aman, legal, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pemkab Rohil berkomitmen penuh untuk mempermudah akses pembiayaan, khususnya bagi para pelaku usaha produktif,” kata H. Bistamam.

Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa kemudahan akses keuangan ini harus menyentuh sektor-sektor unggulan daerah agar berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Akses keuangan berkelanjutan ini harus kita arahkan untuk mendukung penuh para petani, nelayan, pedagang, dan sektor ekonomi kerakyatan lainnya di Kabupaten Rokan Hilir. Jika akses modal dan pembiayaan mereka lancar, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan bergerak lebih cepat dan mandiri,” tambah Bupati Rohil.

Dalam kunjungan kerja ke Jakarta ini, Bupati H. Bistamam turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil Sarman Syahroni dan Plt. Inspektur Daerah Huban. Rakornas TPAKD 2026 ini juga dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, mengerahkan sekitar 400 petugas gabungan untuk menangani genangan banjir di Bagansiapiapi dan sekitarnya, Rabu (21/10/2026), melalui pembersihan drainase, parit, dan gorong-gorong guna memperlancar aliran air setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama beberapa hari terakhir.

Penanganan tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Rohil. Personel dari masing-masing instansi dikerahkan untuk membersihkan saluran air di sejumlah titik yang dinilai memerlukan penanganan segera.

Kepala DLH Rohil, Suwandi, S.Sos., menjelaskan bahwa kegiatan pembersihan difokuskan pada jalur aliran air yang berperan penting dalam mendukung sistem drainase kawasan perkotaan. Upaya tersebut diawali sejak pagi dengan membersihkan aliran Sungai Suhub hingga Kampung Pasir, mengingat kawasan itu menjadi salah satu jalur aliran air dari sejumlah wilayah di sekitarnya.

“Sejak pagi kami membersihkan aliran Sungai Suhub hingga Kampung Pasir. Karena aliran air dari wilayah ini umumnya menuju Sungai Suhub, pembersihan dilakukan untuk memperlancar aliran air,” kata Suwandi.

Ia menjelaskan, penanganan dilanjutkan pada sore hari dengan melibatkan BPBD dan Damkar Rohil. Petugas diarahkan membersihkan drainase di sepanjang jalan kecamatan guna mengurangi hambatan aliran air yang berpotensi memperparah genangan. Pembersihan tersebut juga ditujukan untuk memperlancar aliran air menuju Sungai Pabrik hingga bermuara ke laut.

Selain kawasan Sungai Suhub dan Kampung Pasir, penanganan dilakukan di sejumlah titik lain, antara lain Bagan Timur dan Jalan Pelabuhan Baru. Petugas yang bertugas di masing-masing wilayah telah diarahkan untuk memastikan saluran air tetap berfungsi dengan baik sehingga genangan dapat dikurangi dan aliran air tidak semakin terhambat.

Dari total personel yang dikerahkan, DLH Rohil menurunkan sekitar 300 petugas parit, sementara 80 personel satuan tugas penanggulangan banjir turut membantu penanganan di Bagansiapiapi. Pengerahan personel dalam jumlah besar tersebut mencerminkan upaya lintas instansi untuk menangani persoalan genangan melalui langkah operasional yang terkoordinasi.

Menurut Suwandi, penanganan banjir tidak cukup hanya mengandalkan pengerahan petugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Saluran air yang tersumbat oleh sampah maupun material lain dapat menghambat aliran air, sehingga pemeliharaan drainase perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya ketika genangan terjadi.

Karena itu, ia mengajak masyarakat menghidupkan kembali semangat gotong royong melalui koordinasi di tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW). Partisipasi warga dalam membersihkan parit dan menjaga lingkungan dinilai penting untuk mendukung efektivitas penanganan genangan sekaligus memperkuat upaya pencegahan banjir di kawasan permukiman.

“Kami mengajak masyarakat menghidupkan kembali budaya gotong royong melalui RT dan RW agar pembersihan parit dapat dilakukan bersama-sama,” ujar Suwandi.

Pemkab Rohil melalui instansi terkait terus melakukan penanganan di sejumlah titik yang mengalami genangan. Di samping langkah teknis yang dilakukan petugas, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke saluran air dan menjaga kebersihan drainase menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran aliran air, terutama ketika curah hujan meningkat.

Rokan Hilir – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rokan Hilir berhasil menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kabupaten Rokan Hilir sukses meraih penghargaan bergengsi dengan predikat SANGAT BAIK dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPPB) Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Penghargaan prestisius ini diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia.

Kepala DPMPTSP Rokan Hilir, Asuar, menyampaikan rasa bangga dan syukurnya atas pencapaian luar biasa ini pada Selasa (20/10/2026). Ia berharap apresiasi ini mampu menjadi motor penggerak bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi dalam mempermudah layanan publik.

“DPMPTSP Kabupaten Rokan Hilir dengan bangga mempersembahkan penghargaan dengan predikat SANGAT BAIK ini untuk seluruh masyarakat Rokan Hilir. Semoga prestasi skala nasional ini terus memotivasi kita semua untuk memberikan pelayanan terbaik, prima, dan transparan,” ujar Asuar.

Lebih lanjut, Asuar menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, serta Wakil Bupati, Jhony Charles. Menurutnya, raihan ini tidak lepas dari komitmen kuat, arahan bimbingan, serta dukungan penuh dari pimpinan daerah terhadap program-program strategis kedinasan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati H. Bistamam dan Bapak Wabup Jhony Charles yang senantiasa mendukung penuh program-program kerja di DPMPTSP. Dukungan beliau berdua menjadi kunci utama bagi kami untuk mereformasi birokrasi, membenahi sistem, dan mempermudah ekosistem investasi di daerah,” tambahnya.

Menyikapi pencapaian ini, pihak DPMPTSP menegaskan tidak akan terlena. Penghargaan tersebut dipandang sebagai amanah besar yang harus dipertahankan, sekaligus menjadi tolok ukur untuk mendongkrak performa instansi ke depan.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga penghargaan ini dengan baik. Ke depan, kami akan terus berbenah, meningkatkan kinerja pelayanan secara berkelanjutan, dan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif,” tegas Asuar.

Seluruh upaya peningkatan kinerja dan mutu pelayanan terpadu ini dijalankan demi satu tujuan utama, yakni mendukung penuh visi dan misi pembangunan Pemkab Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhony Charles, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir yang Bermarwah, Maju, Sejahtera, Beriman, dan Berbudaya”.

Melalui penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha, DPMPTSP optimis dapat berkontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan serta menggerakkan roda pembangunan di Negeri Seribu Kubah. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, menekankan pentingnya peran
Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) serta Bunda
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan
mempersiapkan generasi berkualitas.

Pesan tersebut disampaikan Bistamam saat menghadiri pelantikan Ketua TP-PKK sekaligus
pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Bd. Ernawati, S.Pd.,
di lapangan Kantor Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, Kamis (15/10/2026).

Dalam sambutannya, Bistamam berharap amanah yang diberikan kepada Ketua TP-PKK
dan Bunda PAUD dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta diwujudkan
melalui program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, TP-PKK memiliki peran strategis dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan
kesehatan, pendidikan, dan pembinaan generasi muda. Karena itu, sinergi dengan
pemerintah dan berbagai unsur masyarakat perlu diperkuat agar program yang dijalankan
sesuai dengan kebutuhan warga.

“Peran TP-PKK sangat penting dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan,
pendidikan, dan pembinaan generasi muda. Saya berharap TP-PKK Kecamatan Tanah Putih
Tanjung Melawan dapat bersinergi dengan pemerintah serta menghadirkan program yang
bermanfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Bistamam.

Selain pemberdayaan keluarga, Bistamam juga menyoroti pentingnya pendidikan anak
usia dini sebagai fondasi pembentukan karakter dan perkembangan anak. Menurutnya,
dukungan terhadap pendidikan sejak usia dini diperlukan untuk mempersiapkan generasi
yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia.

Ia berharap Bunda PAUD dapat memperkuat kerja sama dengan TP-PKK, Posyandu,
pemerintah desa, tenaga pendidik, serta orang tua dalam mendukung tumbuh kembang
anak secara optimal.
“PAUD merupakan fondasi dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Saya berharap Bunda PAUD dapat memperkuat kerja sama dengan TP-
PKK, Posyandu, pemerintah desa, tenaga pendidik, dan orang tua untuk mendukung

tumbuh kembang anak secara optimal,” ungkapnya.
Bistamam juga mengajak seluruh pihak menjadikan pelantikan dan pengukuhan tersebut
sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,
memperkuat pemberdayaan keluarga, serta mendukung terbentuknya generasi penerus
Rokan Hilir yang berkualitas.

Pada kesempatan yang sama, Bistamam bersama pengurus TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir
pmenyerahkan bantuan paket sembako secara simbolis kepada 10 penerima manfaat.
Bantuan yang bersumber dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rokan Hilir
tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu Bistamam,
Indah Septiani Charles, S.AB., sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD),

pengurus TP-PKK Kabupaten Rohil, unsur Polsek dan Koramil Tanah Putih Tanjung
Melawan, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), tokoh adat, tokoh agama, perwakilan
organisasi kemasyarakatan, serta perangkat desa.

Melalui penguatan peran TP-PKK dan Bunda PAUD, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
berharap upaya pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas pendidikan anak usia
dini dapat berjalan beriringan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta masa
depan generasi penerus. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) memperkuat upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik melalui Program NAN BISA Pelayanan Bijak Satu
Atap di Kecamatan Rimba Melintang. Program tersebut diresmikan Bupati Rokan Hilir, H.
Bistamam, pada Kamis (15/10/2026), di halaman Kantor Camat Rimba Melintang.

Kehadiran pelayanan terpadu ini diharapkan dapat mendekatkan akses layanan kepada
masyarakat, sekaligus memangkas alur birokrasi agar pengurusan administrasi menjadi
lebih mudah, cepat, transparan, dan terintegrasi.

Melalui program tersebut, masyarakat Rimba Melintang dapat mengakses sejumlah
layanan strategis di satu lokasi tanpa harus menempuh perjalanan ke ibu kota kabupaten
untuk mengurus kebutuhan tertentu.

Layanan yang tersedia mencakup administrasi kependudukan, seperti pengurusan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan dokumen pencatatan sipil lainnya. Selain
itu, masyarakat juga dapat memperoleh informasi sosial dan pendaftaran program
bantuan sosial pemerintah, serta layanan administrasi dan informasi terkait Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dalam sambutannya saat peresmian, Bupati H. Bistamam menegaskan bahwa program
tersebut ditujukan untuk memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat sekaligus
menyederhanakan proses pelayanan pemerintahan.

Ia meminta agar pelayanan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan mengedepankan
kecepatan, transparansi, profesionalisme, serta perlakuan yang adil bagi seluruh
masyarakat.

“Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Kami
menginstruksikan agar pelaksanaannya berjalan secara berkelanjutan dengan pelayanan
yang cepat, transparan, profesional, dan tanpa diskriminasi,” ujar Bistamam.

Selain meresmikan pelayanan terpadu, kunjungan kerja bupati tersebut juga dirangkai
dengan kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako secara simbolis
kepada 10 perwakilan keluarga penerima manfaat. Bantuan itu diharapkan dapat
membantu meringankan beban ekonomi warga yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TP-PKK Kabupaten Rokan Hilir, Tatik Sri Rahayu
Bistamam, memimpin kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program pemberdayaan
keluarga di Kecamatan Rimba Melintang. Kegiatan tersebut bertujuan memantau
pelaksanaan program PKK agar berjalan efektif dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan keluarga di tingkat desa dan kelurahan.

Peresmian Pelayanan Bijak Satu Atap tersebut dihadiri Ketua I TP-PKK Rohil, Indah Septiani
Charles, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil,
serta pengurus TP-PKK Kabupaten. Rombongan bupati disambut Camat Rimba Melintang,
H. Sukirman, S.Ag., M.Pd., bersama Ketua TP-PKK Kecamatan Rimba Melintang, Bd.
Mulyani Sukirman, S.Pd. Hadir pula unsur pimpinan kecamatan dari Polsek dan Koramil,
para lurah dan penghulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Rimba Melintang.

Melalui pelayanan terpadu ini, Pemkab Rohil berharap akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan semakin mudah dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan terus meningkat. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi
digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada layanan administrasi
kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik
(TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan
Pemkab Rohil.

Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung
pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses perekaman identitas
digital bagi PPPK Paruh Waktu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola
administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih
tertib, efisien, dan akuntabel.

TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik kunjungan
Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan
bagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala
BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk
tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.

Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian
secara digital, termasuk kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih
praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari
upaya validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui
koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.

Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban
administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan
dengan hubungan kerja pegawai.

“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks
guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat
penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan,
akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,”
terang Yulisma.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan
administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah proses pelayanan bagi
pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.

Kendala Jaringan Sempat Terjadi
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan
yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan
data.

Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan. Ia menilai
kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam
menjaga kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang
berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses
pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk
melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR

Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut
komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN
PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak
kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses administrasi dapat ditata dengan lebih
sistematis.

Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata
kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung
peningkatan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan
birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan
proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengandalkan sistem
informasi dan teknologi. (Infotorial Diskominfitiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai dari
jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah
pertama (SMP), menerima manfaat Program Revitalisasi Sekolah. Dalam pelaksanaannya,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil menegaskan perannya sebatas
melakukan pengawasan dan pemantauan, bukan mengelola ataupun mencairkan dana
bantuan.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah,
S.STP., dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan
Hilir di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi itu menjadi forum untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program
sekaligus mempertegas pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan sekolah
penerima bantuan.

Menurut Riwansyah, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas
nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima,
sedangkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing
satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan
kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan.
Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas
Riwansyah.

Ia juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan permintaan
jatah maupun pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan program revitalisasi. Riwansyah
membantah dugaan tersebut dan meminta masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil
kesimpulan sebelum memperoleh informasi yang terverifikasi.
Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme penyaluran dana dan pembagian
kewenangan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Sekolah Sampaikan Pengalaman Pelaksanaan Program
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala sekolah penerima bantuan turut memberikan
keterangan mengenai penyaluran dana dan perkembangan pekerjaan revitalisasi di satuan
pendidikan masing-masing.
Kepala TK Attabi’in menyampaikan bahwa dana bantuan diterima langsung oleh pihak sekolah
secara utuh. Ia juga menyebutkan bahwa progres pekerjaan fisik di sekolahnya telah mencapai

sekitar 95 persen. Berdasarkan pengalamannya, tidak terdapat pungutan dari Disdikbud Rohil
dalam pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, mengapresiasi arahan
dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil. Ia menyatakan bahwa penyaluran dana
berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak kabupaten.

Keterangan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam. Ia membantah adanya
pungutan sebagaimana isu yang beredar di media sosial dan menjelaskan bahwa pengelolaan
dana serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
Pernyataan para kepala sekolah tersebut menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan
dalam forum koordinasi terkait pelaksanaan program revitalisasi di Rohil.
Diharapkan Dukung Peningkatan Sarana Pendidikan

Riwansyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah yang
memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan di Rohil untuk memperbaiki fasilitas
belajar. Perbaikan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang proses
pembelajaran serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Disdikbud Rohil menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai
kewenangannya. Sementara itu, sekolah penerima bantuan bertanggung jawab atas
pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme program.
Melalui koordinasi antara dinas dan satuan pendidikan, pelaksanaan program revitalisasi
diharapkan berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat
dirasakan oleh sekolah serta peserta didik di Kabupaten Rokan Hilir. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kebakaran di Jalan Yahya
Tatoe, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir (Pemkab Rohil) melalui penyaluran bantuan darurat untuk membantu memenuhi
kebutuhan dasar para korban.

Bantuan yang disalurkan pada Rabu (14/10/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya
pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak, sekaligus
mendukung pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat dan pemulihan
pascabencana.

Penyerahan bantuan dilakukan atas nama Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, oleh Inspektur
Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, ST., M.IP., CGCAE, yang hadir mewakili
bupati. Kegiatan tersebut turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah
(OPD) di lingkungan Pemkab Rohil.

Dalam kesempatan itu, Sarman menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa
warga Kelurahan Bagan Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya hadir
memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat
bencana.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kami turut prihatin yang mendalam atas
musibah kebakaran ini. Setiap musibah adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga
seluruh korban diberikan ketabahan dan kekuatan. Bantuan ini merupakan bentuk tanggung
jawab dan kepedulian pemerintah daerah untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara
kita di sini,” ujar Sarman.

Bantuan Logistik untuk Kebutuhan Mendesak
Sebagai bentuk dukungan awal bagi warga terdampak, Pemkab Rohil menyalurkan sejumlah
kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Bantuan tersebut meliputi sembako, selimut,
kasur, pakaian layak pakai, serta terpal yang dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan
sementara.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah
kebakaran, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlengkapan dasar untuk menjalani
masa pemulihan.

Musibah kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menghadirkan
tantangan bagi warga untuk kembali menata kehidupan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan
dasar menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan pascabencana, di samping
perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus setiap keluarga terdampak.

Kehadiran pemerintah daerah melalui penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat
memberikan dukungan awal bagi masyarakat Bagan Barat dalam melewati masa sulit setelah
musibah.

Upaya pemulihan pascakebakaran selanjutnya perlu memperhatikan kondisi kerusakan yang
dialami warga serta kebutuhan yang paling mendesak, sehingga bantuan yang diberikan dapat
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)