BAGANSIAPIAPI – Genangan air yang sebelumnya terjadi di sejumlah titik di Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, mulai berangsur surut. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mengintensifkan
penanganan dengan mengerahkan dua unit alat berat jenis excavator untuk menormalisasi
saluran drainase.

Langkah ini dilakukan guna memperlancar aliran air, terutama pada saluran yang mengalami
pendangkalan dan penyumbatan. Normalisasi drainase diharapkan dapat mempercepat
surutnya genangan sekaligus mengurangi potensi air bertahan lebih lama di jalan dan kawasan
permukiman ketika hujan deras kembali terjadi.

Dua unit excavator saat ini dioperasikan untuk melakukan pengerukan dan pembenahan
saluran drainase di wilayah Kecamatan Bangko. Pekerjaan tersebut difokuskan pada titik-titik
yang membutuhkan penanganan agar kapasitas saluran dapat berfungsi lebih optimal dalam
menampung dan mengalirkan limpasan air hujan.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir, Khoirul Fahmi, ST, mengatakan bahwa penanganan
tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Rokan Hilir, H. Haji Bistamam, agar
jajaran terkait terus melakukan upaya penanganan genangan, khususnya saat intensitas hujan
meningkat.

Menurutnya, normalisasi drainase menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi
hambatan aliran air akibat pendangkalan maupun penyumbatan saluran.
Melalui pengerjaan secara bertahap, PUPR Rohil berupaya meningkatkan fungsi jaringan
drainase sehingga aliran air dapat bergerak lebih lancar dan genangan tidak berlangsung
terlalu lama.

Penanganan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam
membenahi infrastruktur perkotaan, khususnya sistem drainase yang berperan penting dalam
mengendalikan limpasan air hujan.

Pemerintah daerah berharap pekerjaan normalisasi yang terus dilakukan dapat membantu
menjaga kelancaran mobilitas masyarakat serta mengurangi risiko genangan berulang di
sejumlah kawasan Bagansiapiapi.

Upaya tersebut memerlukan penanganan yang berkelanjutan, disertai pemeliharaan saluran
drainase agar fungsi pengaliran air tetap terjaga, terutama ketika curah hujan tinggi. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus mendorong transformasi
digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada layanan administrasi
kepegawaian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah perekaman Tanda Tangan Elektronik
(TTE) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan
Pemkab Rohil.

Komitmen tersebut terlihat saat Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, meninjau langsung
pelaksanaan perekaman TTE di Aula Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan
Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Rabu (14/10/2026).

Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil, Yulisma, serta Inspektur Daerah, Sarman Syahroni.
Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan proses perekaman identitas
digital bagi PPPK Paruh Waktu.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola
administrasi kepegawaian berbasis digital agar proses pelayanan dapat berlangsung lebih
tertib, efisien, dan akuntabel.

TTE Dukung Administrasi Kepegawaian Berbasis Digital
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfotiks Rohil, Juliandra, SH, menyambut baik kunjungan
Bupati beserta jajaran. Menurutnya, perhatian langsung pimpinan daerah menjadi dukungan
bagi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan pemerintahan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati beserta Ibu Yulisma selaku Kepala
BKPSDM yang telah meninjau langsung kegiatan perekaman tanda tangan elektronik untuk
tenaga PPPK Paruh Waktu,” ujar Juliandra.

Ia menjelaskan, penerapan TTE diarahkan untuk mendukung proses administrasi kepegawaian
secara digital, termasuk kebutuhan administrasi kontrak kerja pegawai pada masa mendatang.
Melalui sistem digital tersebut, proses administrasi diharapkan dapat dilakukan secara lebih
praktis dan terintegrasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada prosedur manual.
BKPSDM Perkuat Validasi Identitas Digital

Kepala BKPSDM Rohil, Yulisma, menjelaskan bahwa perekaman TTE merupakan bagian dari
upaya validasi identitas digital tenaga PPPK Paruh Waktu. Pelaksanaannya dilakukan melalui
koordinasi antara BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil.

Menurutnya, validasi identitas menjadi bagian penting dalam mendukung ketertiban
administrasi kepegawaian, terutama dalam pengelolaan data dan dokumen yang berkaitan
dengan hubungan kerja pegawai.

“Kami dari BKPSDM telah menyiapkan alur teknis yang berkolaborasi dengan Diskominfotiks
guna memvalidasi identitas digital seluruh tenaga PPPK Paruh Waktu. Langkah ini sangat
penting untuk memastikan tata kelola administrasi kepegawaian berjalan dengan transparan,
akurat, dan memiliki payung hukum yang kuat sejalan dengan kebijakan pimpinan daerah,”
terang Yulisma.

Sinergi kedua perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan
administrasi kepegawaian yang lebih terstruktur serta mempermudah proses pelayanan bagi
pegawai di lingkungan Pemkab Rohil.

Kendala Jaringan Sempat Terjadi
Dalam pelaksanaan perekaman, Juliandra mengungkapkan sempat terjadi kendala jaringan
yang berdampak pada koneksi ke server selama beberapa menit saat proses pengambilan
data.

Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dan kegiatan tetap berjalan. Ia menilai
kesiapan sumber daya manusia dan koordinasi teknis menjadi faktor pendukung dalam
menjaga kelancaran proses perekaman.
“Kendala yang ada cuma masalah biasa, karena sempat terjadi keterlambatan jaringan yang
berpengaruh ke server sekitar beberapa menit saat penjemputan data. Selebihnya, proses
pelaksanaan masih berjalan normal. Kita juga memiliki SDM yang memang sudah siap untuk
melaksanakan rangkaian kegiatan perekaman ini,” jelasnya.
Optimalkan Pemanfaatan Aplikasi SIKOPAR

Perekaman TTE bagi PPPK Paruh Waktu tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut
komitmen bersama dalam pemanfaatan aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN
PPPK dan PPPK Paruh Waktu.
Pemanfaatan aplikasi ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan administrasi kontrak
kepegawaian secara digital, sehingga data dan proses administrasi dapat ditata dengan lebih
sistematis.

Melalui penerapan TTE dan pemanfaatan SIKOPAR, Pemkab Rohil berupaya memperkuat tata
kelola pemerintahan berbasis elektronik. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung
peningkatan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat akurasi data, serta mewujudkan
birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Transformasi digital ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan
proses kerja pemerintahan dengan kebutuhan pelayanan yang semakin mengandalkan sistem
informasi dan teknologi. (Infotorial Diskominfitiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Sekitar 80 satuan pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), mulai dari
jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar (SD), hingga sekolah menengah
pertama (SMP), menerima manfaat Program Revitalisasi Sekolah. Dalam pelaksanaannya,
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Rohil menegaskan perannya sebatas
melakukan pengawasan dan pemantauan, bukan mengelola ataupun mencairkan dana
bantuan.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Rohil, Riwansyah,
S.STP., dalam rapat koordinasi bersama kepala sekolah dari 18 kecamatan se-Kabupaten Rokan
Hilir di Aula Disdikbud Rohil, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi itu menjadi forum untuk menjelaskan mekanisme pelaksanaan program
sekaligus mempertegas pembagian tanggung jawab antara pemerintah daerah dan sekolah
penerima bantuan.

Menurut Riwansyah, Program Revitalisasi Sekolah merupakan salah satu program prioritas
nasional Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan. Dana bantuan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima,
sedangkan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab masing-masing
satuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Perlu diketahui, program revitalisasi ini langsung dari pemerintah pusat dan disalurkan
kepada pihak sekolah. Sekolah menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab kegiatan.
Dinas Pendidikan tidak terlibat dalam pengelolaan maupun pencairan dana tersebut,” tegas
Riwansyah.

Ia juga menanggapi informasi yang beredar di media sosial mengenai dugaan permintaan
jatah maupun pungutan oleh pihak dinas dalam pelaksanaan program revitalisasi. Riwansyah
membantah dugaan tersebut dan meminta masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil
kesimpulan sebelum memperoleh informasi yang terverifikasi.
Menurutnya, pemahaman terhadap mekanisme penyaluran dana dan pembagian
kewenangan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan
mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Kepala Sekolah Sampaikan Pengalaman Pelaksanaan Program
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala sekolah penerima bantuan turut memberikan
keterangan mengenai penyaluran dana dan perkembangan pekerjaan revitalisasi di satuan
pendidikan masing-masing.
Kepala TK Attabi’in menyampaikan bahwa dana bantuan diterima langsung oleh pihak sekolah
secara utuh. Ia juga menyebutkan bahwa progres pekerjaan fisik di sekolahnya telah mencapai

sekitar 95 persen. Berdasarkan pengalamannya, tidak terdapat pungutan dari Disdikbud Rohil
dalam pelaksanaan program tersebut.

Sementara itu, Saringah, Kepala SDN 016 Serusa, Kecamatan Sinaboi, mengapresiasi arahan
dan pendampingan yang diberikan Disdikbud Rohil. Ia menyatakan bahwa penyaluran dana
berlangsung secara transparan dan tidak disertai pungutan oleh pihak kabupaten.

Keterangan senada disampaikan Kepala SMPN 4 Kubu Babussalam. Ia membantah adanya
pungutan sebagaimana isu yang beredar di media sosial dan menjelaskan bahwa pengelolaan
dana serta pelaksanaan pekerjaan dilakukan langsung oleh pihak sekolah.
Pernyataan para kepala sekolah tersebut menjadi bagian dari keterangan yang disampaikan
dalam forum koordinasi terkait pelaksanaan program revitalisasi di Rohil.
Diharapkan Dukung Peningkatan Sarana Pendidikan

Riwansyah menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah yang
memberikan kesempatan kepada satuan pendidikan di Rohil untuk memperbaiki fasilitas
belajar. Perbaikan sarana dan prasarana tersebut diharapkan dapat menunjang proses
pembelajaran serta mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Disdikbud Rohil menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai
kewenangannya. Sementara itu, sekolah penerima bantuan bertanggung jawab atas
pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan sesuai mekanisme program.
Melalui koordinasi antara dinas dan satuan pendidikan, pelaksanaan program revitalisasi
diharapkan berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat
dirasakan oleh sekolah serta peserta didik di Kabupaten Rokan Hilir. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Kepedulian terhadap warga yang tertimpa musibah kebakaran di Jalan Yahya
Tatoe, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Rokan
Hilir (Pemkab Rohil) melalui penyaluran bantuan darurat untuk membantu memenuhi
kebutuhan dasar para korban.

Bantuan yang disalurkan pada Rabu (14/10/2026) tersebut menjadi bagian dari upaya
pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang terdampak, sekaligus
mendukung pemenuhan kebutuhan selama masa tanggap darurat dan pemulihan
pascabencana.

Penyerahan bantuan dilakukan atas nama Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, oleh Inspektur
Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, ST., M.IP., CGCAE, yang hadir mewakili
bupati. Kegiatan tersebut turut didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah
(OPD) di lingkungan Pemkab Rohil.

Dalam kesempatan itu, Sarman menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang menimpa
warga Kelurahan Bagan Barat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya hadir
memberikan dukungan kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat
bencana.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, kami turut prihatin yang mendalam atas
musibah kebakaran ini. Setiap musibah adalah ujian dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga
seluruh korban diberikan ketabahan dan kekuatan. Bantuan ini merupakan bentuk tanggung
jawab dan kepedulian pemerintah daerah untuk sedikit meringankan beban saudara-saudara
kita di sini,” ujar Sarman.

Bantuan Logistik untuk Kebutuhan Mendesak
Sebagai bentuk dukungan awal bagi warga terdampak, Pemkab Rohil menyalurkan sejumlah
kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat. Bantuan tersebut meliputi sembako, selimut,
kasur, pakaian layak pakai, serta terpal yang dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan
sementara.

Bantuan ini diharapkan dapat membantu warga memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah
kebakaran, terutama bagi mereka yang membutuhkan perlengkapan dasar untuk menjalani
masa pemulihan.

Musibah kebakaran tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga menghadirkan
tantangan bagi warga untuk kembali menata kehidupan. Karena itu, pemenuhan kebutuhan
dasar menjadi salah satu aspek penting dalam penanganan pascabencana, di samping
perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus setiap keluarga terdampak.

Kehadiran pemerintah daerah melalui penyaluran bantuan tersebut diharapkan dapat
memberikan dukungan awal bagi masyarakat Bagan Barat dalam melewati masa sulit setelah
musibah.

Upaya pemulihan pascakebakaran selanjutnya perlu memperhatikan kondisi kerusakan yang
dialami warga serta kebutuhan yang paling mendesak, sehingga bantuan yang diberikan dapat
benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong penguatan ekonomi
kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dukungan akses permodalan, pendampingan usaha, serta sinergi antara pemerintah dan
dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi
masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, saat menghadiri
kegiatan Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pekanbaru di Gedung Misran Rais,
Bagansiapiapi, Rabu (7/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Jhony Charles menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PNM yang
selama ini berperan dalam menyediakan akses pembiayaan sekaligus program pemberdayaan
bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk
mengembangkan usahanya.

Menurutnya, keberadaan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat memiliki arti penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Tidak hanya
membantu pelaku usaha memperoleh modal, upaya tersebut juga membuka kesempatan bagi
masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi
keluarga.
“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri kegiatan PNM Cabang Pekanbaru. PNM memiliki
peran penting dalam mendukung masyarakat melalui akses permodalan dan pemberdayaan,
khususnya bagi para pelaku UMKM,” ujar Jhony Charles.
Besarnya potensi ekonomi masyarakat Rokan Hilir turut tercermin dari jumlah nasabah aktif
PNM yang mencapai 47.986 nasabah. Angka tersebut menunjukkan luasnya jangkauan
pembiayaan mikro sekaligus menggambarkan peluang pengembangan usaha masyarakat di
berbagai sektor ekonomi.
Potensi ini, menurut Jhony Charles, perlu dioptimalkan melalui kerja sama yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat harus bergerak
bersama agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada akses modal, tetapi juga
mendorong peningkatan produktivitas, pengembangan pasar, serta keberlangsungan usaha.
“Potensi ini harus terus kita dukung dan kembangkan bersama melalui sinergi yang kuat antara
pemerintah, dunia usaha, dan elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada PNM atas kontribusi dan komitmen nyata mereka dalam
mendukung pelaku usaha di Rokan Hilir,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap program pembiayaan dan pemberdayaan seperti
yang dijalankan PNM dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat
memperoleh kesempatan untuk merintis maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Penguatan UMKM diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga
membuka peluang kerja, memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, dan memperkuat daya
tahan perekonomian daerah.
Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat,
potensi ekonomi mikro di Rokan Hilir diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu
penopang pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)