Rohil – Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR.Pratomo Bagansiapiapi untuk melihat langsung kondisi rumah sakit umum daerah tersebut, Rabu (12/3/2025) di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi, Rohil Provinsi Riau. Dalam sidaknya, Bupati di dampingi Sekda Fauzi Efrizal Plt. Asisten III Rohil, Mulyadi Masri, Direktur RSUD Pratomo, dr. Tribuana Tungga Dewi serta jajaran staf rumah sakit lainnya.

Bupati Rohil, H. Bistamam menyampaikan bahwa dirinya sengaja datang hari ini ke RSUD DR. Pratomo Bagansiapiapi untuk melihat kondisi rumah sakit secara langsung, baik kondisi ruangannya, pasien, alkes dan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. “Hari ini saya mengunjungi RSUD DR.Pratomo untuk melihat langsung kondisi rumah sakit saat ini, baik itu ruangan dan pasiennya. Setelah melihat langsung nanti kita akan tau apa yang dibutuhkan oleh Rumah sakit ini baik itu ruangan atau alkes nya, mana yang rusak bisa di perbaiki dan mana yang akan ditambah bisa dianggarkan pada APBD Tahun depan ,” kata H. Bistamam. Lanjutnya,

Disebutkan bupati Rohil untuk saat ini ruangan di RSUD dr. Pratomo sudah lumayan bagus, begitu juga pelayanan terhadap pasiennya juga bagus.

“Kuncinya asalkan dokter dan perawat itu melayani dengan ramah dan lemah lembut maka pasien akan cepat sembuh sebab perlakuan ramah tamah dan lemah lembut juga obat bagi pasien,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD DR.Pratomo Bagansiapiapi, dr.Tri Buana Tungga Dewi menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan pak Bupati ke RSUD tersebut, karena dengan demikian dapat melihat langsung kondisi RSUD tersebut. “Alhamdulillah hari ini pak Bupati sudah melihat langsung kondisi RSUD DR Pratomo ini, kami berharap seperti apa yang beliau sampaikan tadi, mungkin apa yang perlu di perbaiki atau mau ditambah terhadap sarana prasarana RSUD ini dapat terealisasi pada tahun depan,” kata Tri Buana Tungga Dewi.

Dikatakan Tribuna lagi, dengan sarana dan prasarana yang baik serta ditangani SDM yang profesional maka tingkat pelayanan kesehatan pun semakin baik. 

SUMBER : mediacenter.rohilkab.go.id

ROKAN HILIR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir menggelar rapat paripurna dalam rangka pidato sambutan bupati Rokan Hilir periode 2025-2030, Rabu (5/3/2025) di ruang sidang utama Kantor DPRD, Jalan Lintas Pesisir Batu Enam, Bagansiapiapi.

Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Rohil, Ilhami dan didampingi para wakil ketua serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Rohil H.Bistamam dan Jhony Charles, Perwakilan Gubernur Riau, Jhon Arnedi Pinem, Wakil Bupati 2021-2025 H.Sulaiman, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, perwakilan Forkopimda Rohil, 37 anggota DPRD, Kepala OPD , pengurus BUMD dan Bank Rohil serta tokoh masyarakat lainnya.

“Perkenankan kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemputan majelis yang kami muliakan yang telah berkenan hadir meluangkan waktu memenuhi undangan kami pada rapat paripurna hari ini ,” kata Ilhami.

Lanjutnya, Pada tanggal 27 November 2024 telah dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir periode 2025-2030 dalam perhelatan Pilkada serentak nasional tahun 2024. KPU Rokan Hilir telah menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024,” jelasnya.

Diterangkan ketua DPRD Rohil bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Kabupaten dan kota hasil Pilkada serentak tahun 2024 masa jabatan tahun 2025-2030 tanggal 14 Februari 2025, telah ditetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir yaitu saudara H. Bistamam sebagai Bupati Rokan Hilir dan Johny charles sebagai wakil Bupati Rohil.

Kemudian Pada tanggal 20 Februari 2025 terang Ilhami, Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Bupati dan wakil Bupati Rokan Hilir di Istana Negara Jakarta bersamaan dengan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak seluruh Indonesia. Berdasarkan surat edaran menteri Dalam Negeri RI, bahwa selanjutnya bagi Bupati yang telah dilantik agar menyampaikan pidato sambutan sebagai Bupati pada sidang paripurna di masing-masing DPRD Kabupaten setelah melakukan serah terima jabatan.

Pidato perdananya Bupati Rokan Hilir H. Bistamam menyampaikan permohonan maaf karena terjadi gangguan tenggorokan yang mengakibatkan suaranya hilang sehingga penyampaian pidato Bupati disampaikan Wakil Bupati Rohil Jhony Charles .

Dalam penyampaiannya, Wabup Rohil Jhony Charles mengatakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Rohil telah dilantik bersama seluruh Kepala daerah se-indonesia di Jakarta pada tanggal 20 Februari tahun 2025 lalu. “Pelantikan ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua karena baru ini pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Presiden RI. Setelah pelantikan, kepala daerah diwajibkan mengikuti retreat yang berlangsung selama satu Minggu. Kegiatan retreat ini sangat bermanfaat bagi kami, selain mendapatkan ilmu kepemimpinan, kami juga mendapatkan sahabat dari berbagai daerah,” kata Jhony Charles.

Dikatakan Jhony, saat ini Pilkada telah selesai, walaupun intensitas politik Rohil cukup tinggi namun pelaksanaan Pilkada di Rohil berlangsung aman dan damai tidak ada cacat apapun. Dalam hal ini Pemkab Rohil menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung jalannya Pilkada damai terutama bagi penyelenggara pemilu. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir yang telah mengikuti suruh rangkaian retreat dijelaskan Jhony Charles, ada beberapa pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang dapat ditangkap diantaranya terkait penghematan anggaran dan bagaimana menciptakan sinergitas antara pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Setelah jalannya pemerintahan ini, saya juga mengharapkan seluruh anggota DPRD yang ada, mari sama-sama kita terus bersinergi membangun Kabupaten Rokan Hilir. Kami tidak bisa sendirian membangun Kabupaten Rokan Hilir ini, terus terang kami tidak mau lagi melihat drama-drama politik antara Bupati, Wakil Bupati beserta DPRD nya. Jadi mari sama-sama kita bahas APBD Rohil ini sesuai dengan visi misi kepala daerah dan presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Wabup. Lanjutnya,” Rokan Hilir yang begitu luasnya 8840 KM persegi, dimana ada18 Kecamatan yang butuh pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan perekonomian masyarakat nya. Sama-sama kita ketahui bahwa kondisi infrastruktur kita masih tertinggal. Masih banyak PR kita bersama, jujur saja kalau kami tidak bangga menjadi kepala daerah kalau Rokan Hilir belum sejahtera kedepannya,” ungkapnya.

Wabup juga menyampaikan bahwa Rohil memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam seperti minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan perikanan, namun sampai hari ini masyarakat nya masih susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Untuk melihat Rokan Hilir lebih baik dari yang sebelumnya butuh kerjasama seluruh stakeholder yang ada.

“Kami juga berharap agar BUMD Rohil PT. SPRH dapat lebih berkembang dari sebelumnya, dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat Rohil. Dalam hal ini kami juga butuh dukungan dari DPRD, jika dilihat dari anggaran yang begitu besar masa tidak bisa membangun pabrik kelapa sawit, bahkan bisa menambah SPBU lagi,” pungkasnya.

Sementara itu Gubernur Riau Abdul Wahid melalui Kepala Biro Ekonomi Pemprov Riau, Jhon Pinem menyampaikan bahwa perlunya sinergitas antara Eksekutif dan legislatif dalam pembangunan daerah dimana dari provinsi juga terus mendorong bagaimana sinergitas bisa semakin baik.

“Marilah bersama-sama kita bangun Rokan Hilir ini dengan kompak dan bekerja sama yang baik. Tadi sudah kami dengar juga arahan Pak Bupati, tidak ada istilah 01, tidak ada 02 lagi, marilah kita bergandengan tangan untuk membangun daerah kita ,” Wabup Jhony Charles. (MC Rohil) 

lensa86.com Rohil – Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong hadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir pada penyampaian laporan akhir Badan anggaran (Banggar) terkait Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 oleh banggar DPRD Kabupaten Rokan Hilir sekaligus pengambilan keputusan. Dimana APBD Rohil di sahkan sebesar Rp 2,6 Triliun lebih pada, Jumat (7/02/2025) malam di Aula sidang utama Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas Pesisir Batu Enam, Bagansiapiapi, Rohil, Provinsi Riau.

Rapat paripurna DPRD Rohil yang dipimpin langsung Ketua DRPD Rohil Ilhami didampingi para wakil ketua DPRD juga dihadiri Bupati Rohil Afrizal Sintong, Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal, Sekwan Sarman Syahroni, Kepala OPD dan anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dari 45 orang anggota DPRD yang mendatangani daftar hadir sebanyak 39 orang terdiri dari unsur fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

“Seperti yang disampaikan oleh sekretaris DPRD, dari 45 orang anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir sejumlah 39 orang terdiri dari seluruh unsur fraksi-fraksi. Sesuai pasal 149 ayat 1 huruf b peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib korum sudah tercapai dan rapat sudah dapat dilaksanakan serta terbuka untuk umum,” kata Ketua DPRD Ilhami saat membuka rapat.

Ranperda Kabupaten Rokan Hilir tentang APBD Tahun Anggaran 2025 jelas Ilhami, diajukan oleh pemerintah daerah ke DPRD untuk pembahasan. Sesuai ketentuan pasal 24 Peraturan DPRD Rohil Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib telah dilaksanakan oleh DPRD melalui badan anggaran dan komisi-komisi bersama dengan pihak pemerintah daerah melalui TAPD atau untuk mendapatkan persetujuan bersama.

“Adapun rencana anggaran tahun 2025 yang dibahas pendapatan daerah di rancang sebesar Rp. 2.528.646. 813.009. Belanja daerah Rp.2.619.533.279.824, defisit sebesar Rp 81.304.213.555. Dan tahapan pembahasan atas RAPBD Rohil tahun 2025 ini sesuai pasal 15 peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hilir nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib telah memasuki pembicaraan tingkat 2 dan merupakan tahap akhir pembahasan,” terang Ilhami.

Pada kesempatan ini terang Ilhami, Banggar DPRD Rohil melaporkan hasil pembahasannya yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan tingkat 1 yang telah dilaksanakan oleh badan anggaran. Dimana pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025 merupakan suatu prosedur pembahasan yang dilaksanakan oleh banggar bersama TAPD dan OPD.

Banggar DPRD melalui Darwis Syam menyampaikan bahwa pembahasan ini bertitik tolak dari tekad dan komitmen untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berkualitas, efektif dan efisien. Agar pengalokasian anggaran berpihak kepada kebutuhan rakyat demi untuk menjaga 3 pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif.

Adapun tahapan proses pembahasan terang Darwis Syam dimulai dari penyampaian nota keuangan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, Penyampaian jawaban Bupati Rokan Hilir terhadap pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan Ranperda tentang APBD Anggaran 2025. Rapat internal banggar dan Rapat kerja banggar dengan TAPD dan seluruh kepala OPD serta Rapat kerja Banggar dalam rangka konsultasi dengan komisi-komisi dan seluruh OPD mitra kerja Komisi di lingkungan pemerintah.

Berdasarkan hasil pembahasan banggar bersama komisi-komisi TAPD dan OPD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025 maka diperoleh komposisi APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp 2.528.646.813.009 yang terdiri dari PAD sebesar Rp 338.766.400.466 dan pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp 2.189.880.412.543.

“Selanjutnya belanja daerah diperkirakan sebesar Rp 2.619.533.279.824. Pembiayaan daerah diperkirakan untuk penerimaan sebesar Rp 9.582.250 3260 yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dan untuk pengeluaran pembiayaan adalah 0. Sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi negatif sebesar Rp 81.308.213.555,” kata Darwis Syam.

Badan anggaran terang Darwis Syam meminta agar pemerintah daerah lebih proaktif mencari sumber pendapatan baru yang dapat mendukung pembangunan selain mengandalkan dana dari APBD dengan menggali potensi-potensi daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan. Pemerintah daerah juga diharapkan tetap berkomitmen terkait pelaksanaan sistem UHC untuk seluruh masyarakat Rohil. Serta dapat lebih maksimal lagi dalam peningkatan bidang infrastruktur pendidikan, kesehatan, ekonomi, seni dan budaya melalui kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten.

Adapun draft persetujuan penetapan Ranperda tentang APBD Rohil TA. 2025 untuk di tetapkan sebagai peraturan daerah. DPRD Rohil memutuskan, menetapkan dan menyetujui Ranperda tentang APBD Rokan Hilir tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. APBD Rohil tahun anggaran 2025 sebagaimana tersebut pada penetapan, Pendapatan Rp 2.528.646.813.009. Belanja Rp 2.619.533.279.824 3. surplus atau defisit sebesar Rp 81.340.213.555.

Surat keputusan ini disampaikan kepada Bupati Rokan Hilir sebagai dasar untuk penetapan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2025.

Setelah draft penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui Anggota DPRD, draft persetujuan penetapan Ranperda tentang APBD Rohil TA. 2025 di tetapkan sebagai peraturan daerah dan ditandatangani oleh pihak Legislatif dan eksekutif serta diserahkan kepada pemerintah daerah untuk disampaikan ke Provinsi Riau. Dan Rapat paripurna DPRD pengesahan APBD Rohil TA 2025 berakhir pada pukul 21:50 WIB. 

ROKAN HILIR-  Fraksi PDI Perjuangan mendorong penuh peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir salah satunya pelayanan kesehatan di rumah sakit umum dr RM. Pratomo Bagansiapiapi. 

” Untuk proses pelayanan kesehatan di RSUD RM. dr. Pratomo Bagansiapiapi kami siap mendukung, namun kembalinya dengan layanan rumah sakit kami meminta penuh agar kiranya sebelum orang sembuh sudah sembuh duluan sebelum di beri obat. Artinya proses layanan kesehatan ini haknya masyarakat Bagansiapiapi khususnya,” kata Maston, Jum’at (07/02/2025). 

Wakil ketua I DPRD Rohil ini juga mengharapkan dengan dukungan layanan BPJS, UHC pemasukan BLUD di RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi bisa lebih meningkat. 

“Dengan dukungan program BPJS, UHC naiklah hasil dari BLUD rumah sakit dr. Pratomo kita. Ini harus kita dukung seterusnya agar masyarakat Bagansiapiapi tentunya cukuplah dengan rasa sakit yang dirasakan tapi jangan ada rasa sakit untuk membayar biaya berobat dirasakan oleh masyarakat, ” harapnya. 

Untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat tentu harus diperhatikan pasilitas kesehatannya. 

” Kita siap memfasilitasi dan mendukung proses layanan kesehatan masyarakat karena ini uang negara, uang daerah harus kita kembalikan kepada mereka sehingga adanya rumah sakit Pratomo bisa dinikmati oleh masyarakat, maka kita DPRD harus penuh perhatian kepada rumah sakit umum dr. Pratomo, ” tandasnya.

Direktur RSUD. dr RM. Pratomo Bagansiapiapi, dr. Tribuana Tunga Dewi mengucapkan terimakasih atas dukungan diberikan lembaga legislatif kepada RSUD. 

” Saya selaku direktur mengucapkan terimakasih atas dukungan dan perhatian dari pada teman-trmn kita yang ada di DPRD Rokan Hilir dalam rangka peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat. Mudah-mudahan apa yang sudah kita ajukan di APBD 2025 ini bisa terealisasi agar kita bisa memberikan pelayanan lebih kepada masyarakat, ” kata direktur RSUD dr. Pratomo Bagansiapiapi, dt. Tribuana Tunga Dewi, jumat (07/02). 

Dijelaskan direktur RSUD dr Pratomo bahwa terdapat banyak fasilitas RS yang sudah tua jadi dianggap perlu penambahan fasilitas kesehatan yang baru untuk RSUD Pratomo Bagansiapiapi. 

” Contohnya kita punya dr spesialis THT namun kita belum memiliki peralatan untuk spesialis THT tersebut. Makanya untuk APBD 2025 ini ini kita harapkan sekali dukungan dari teman-teman DPRD bisa direalisasikan usulan yang kita ajukan. Terkait pasilitas yang lainnya kita terus berbenah lah agar bisa mewujudkan keinginan pemerintah agar memberikan pelayanan kepada masyarakat, “pungkasnya. (red) 

ROKAN HILIR- Sejumlah pemilik perusahaan media lokal, wartawan dan kepala biro masing-masing media mendatangi kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Selasa (13/01/2025).

Kedatangan mereka (awak media) di kantor DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan surat permohonan rapat dengar pendapat (RDP) atau Hearing terkait anggaran kerjasama media di pemerintah kabupaten Rokan Hilir.

” Mewakili teman-teman media kami mendatangi kantor DPRD ini menyampaikan surat permohonan rapat dengar pendapat (hearing) dengan pimpinan atau anggota DPRD, ada beberapa hal penting yang ingin kami pertanyakan dan diusulkan kepada pihak pemerintah daerah dan DPRD terkait anggaran kerjasama media, ” kata ketua Fowarohil, H. Dahrin usai menyerahkan surat permohonan hearing, Selasa (14/01/2025).

H. Dahrin mengungkapkan, bahwa pihak media di Rokan Hilir pada anggaran APBD Perubahan tahun 2024 tidak mendapat apapun pembayaran kerjasama media dari dinas kominfotiks Rokan Hilir.

” Untuk APBD P 2024 kemarin tidak ada satupun pembayaran untuk media online dari dinas kominfotiks, kalau tidak ada pembayaran apa pemasukan pihak media, ini perlu dipikirkan bersama soalnya media sudah turut berkontribusi membantu pemerintah daerah dalam bidang publikasi berita, ” Sebut Dahrin.

Ditempat yang sama, Ketua Ikatan Media Online (IMO) Indonesia Rohil, Heriandi Bustam juga mengharapkan pihak DPRD segera menjadwalkan agenda rapat dengar pendapat (RDP) yang kami usulkan karena banyak hal yang mau dipertanyakan terkait anggaran kerjasama media dengan pihak pemerintah daerah.

” Kami harapkan kepada pihak DPRD secepatnya mengagendakan RDP bersama dengn pihak media karena RDP ini sangat penting untuk laksanakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak serta menjaga hubungan kemitraan antara pihak pemda dan media yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Setelah dilakukan RDP nanti tentunya diharapkan pihak-pihak terkait untuk menganggarkan dana kerjasama media karena selama ini media sudah berkontribusi untuk pembangunan daerah, “ujar Heriandi Bustam.

Rohil – Kedatangan pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong – Setiawan (Asset) disambut antusias ratusan masyarakat nelayan, kelurahan bagan barat, kecamatan bangko, Jumat (27/9/2024).

Kedatangan pasangan Asset di jalan pembangunan, bagan barat tersebut dalam agenda kampanye dialogis. Dimana, pasangan Asset tampak dihadiri ketua tim pemenangan Nasrudin Hasan, Syafrudin Iput, para ketua partai politik serta berbagai unsur lainnya.

Yel-yel Asset harapan masyarakat, Asset lanjutkan dan Asset nomor satu menang, menang, menang terus menggema saat pasangan Asset tiba di lokasi acara.

Ketua pemuda Nelayan Muhammad Rizal dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pasangan Asset yang telah menggelar acara kampanye dialogis diwilayah mereka.

“Kita satu tujuan, satu keinginan untuk memenangkan pasangan Asset, begitu banyak akan-akan muda yang siap mendukung pak Afrizal Sintong – Setiawan,” katanya.

Dukungan yang diberikan para anak muda nelayan sebut M Rizal, bukan tanpa alasan. Menurut nya, hanya Afrizal Sintong yang sangat tanggap terhadap para kaum muda.

“Yang peduli kepada anak muda dan menghargai keberadaan anak muda hanya di Paslon nomor 1 yakni Afrizal Sintong – Setiawan,” sebutnya.

M Rizal bercerita, pasangan Asset ini sangat merakyat dan bersahaja serta bersedia hadir setiap di undang dalam acara apapun dan oleh siapapun.

“Pernah kami ingin melaksanakan maulid nabi dan dari jauh hari tentu kita melaksanakan persiapan. Kami merasa bangga pak Afrizal Sintong ini sangat tanggap terhadap kaum milenial baik dalam bentuk kegiatan apapun dan beliau bersedia hadir. Yang menghargai, mengapresiasi gagasan anak muda hanya pak Afrizal Sintong,” ungkapnya.

Sejarah Indonesia ini tambahnya, tidak terlepas dari peran para anak muda. Sebab katanya, anak muda merupakan ujung tombak dalam kemajuan negara khususnya daerah seperti Kabupaten Rohil.

“Kami sebagai anak muda di sini sangat merasa di hargai dan kami siap memenangkan pak Afrizal Sintong dan Setiawan,” pungkasnya.*

ROKAN HILIR —– Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIp MSi melakukan peninjauan terhadap kondisi jembatan Parit Atmo yang berada jalan lintas pesisir Batu 4 Bagansiapiapi. Saat ini kondisi jembatan tersebut sangat memprihatinkan hampir rubuh karena jembatannya sudah merenggang dengan jalan.

“Ada laporan dari masyarakat, jembatan ini sudah mau rubuh. Makanya hari ini saya sama dinas PUPR turun untuk melihat langsung kondisinya seperti apa,” ungkap Afrizal Sintong saat meninjau jembatan itu, Minggu (19/5/2024) sore.

Bupati mengatakan, jembatan tersebut merupakan salah satu jalan utama akses masyarakat Bagansiapiapi untuk menuju perkantoran Batu 6 dan sekaligus merupakan jalan lintas masyarakat pesisir dari kota menuju kecamatan Pekaitan dan Kubu.

Oleh sebab itu lanjut Bupati, jembatan berukuran panjang 7,5 meter dan lebar 20 meter tersebut harus tetap terjaga agar tetap bisa dilintasi masyarakat setiap hari nya.

“Kalau dilihat ini sepertinya gagal konstruksi. Oleh sebab itu nanti Pemkab Rohil akan menurunkan tim ahli atau konsultan apakah jembatan ini masih bisa diperbaiki atau tidak,” jelas Bupati.

“Pemkab Rohil Akan Memanggil Pihak perusahaan kontraktor untuk melakukan koordinasi dan memperbaiki jembatan,” tambah nya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum media, pembangunan jembatan Parit Atmo tersebut sudah bermasalah dari awal pekerjaan. Akibatnya juga pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum kerena diduga adanya terjadi Mark up pekerjaan dan gagal konstruksi dalam proses pengerjaan nya.

Jembatan tersebut dibangun sejak tahun 2013 lalu yang dikerjakan oleh PT Kita Indah Lestari dengan anggaran yang fantastis 6,8 miliar, perusahaan tersebut menurut informasi yang ada hanya perusahaan rental yang dibawa oleh pihak kontraktor saat itu yakni H. Bistamam. Pada saat itu juga kontraktor yang sama mengerjakan pekerjaan jembatan yang tak jauh dari jembatan itu dengan anggaran 6,2 M depan kantor Bupati Rohil atau jika ditotal 13 M.(Rilis/Team)

Sumber : DPP AMI

Diskominfotik Rohil – Bupati Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIP, M.Si serahkan SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) formasi tahun 2021 sekaligus pengambilan sumpah PNS serta pelantikan jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Rohil, Selasa (6/2/2024).

Penyerahan sebanyak 84 SK PNS yang dipusatkan di lantai empat kantor BPKAD tersebut dihadiri Sekda Rohil H Fauzi Efrizal, S.Sos kepala BKPSDM Acil Rustanto, beberapa kepala OPD, Perwakilan Kemenag Rohil, Komisioner Baznas, serta berbagai unsur lainnya.

Bupati Rohil Afrizal Sintong dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada pejabat fungsional dan seluruh PNS yang telah diserahkan SK nya 100 persen.

“Atas nama Pemerintah Daerah tentunya kami menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS yang telah diserahkan SK nya,” kata Bupati.

Dengan telah diserahkan nya SK tersebut, Bupati berharap agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang telah di ucapkan.

“Bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan sumpah yang di ucapkan. Dimana kita harus mendahulukan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi,” tegasnya.

Jadi PNS itu lanjut Bupati, sangatlah berat karena semua yang dikerjakan harus di pertanggungjawabkan. Apalagi, orang-orang yang lolos PNS merupakan orang-orang pilihan.

“Saya yakin kita semua bisa bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Kami tidak mau ada pegawai kami yang tersandung hukum,” ungkapnya.

Bupati juga mengingatkan para PNS dapat mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah daerah dalam memajukan Kabupaten Rohil kedepan.

“Terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jaga nama baik kepala daerah. Sebab, jika semua pekerjaan baik maka akan baik pula nama daerah nya,” katanya.

Selain itu, Bupati juga meminta agar seluruh PNS menjaga kekompakan mulai dari atasan hingga bawahan. “Kita berharap Rohil ini terus lebih baik, terus tingkatkan layanan kepada masyarakat, bisa menjaga yang sifatnya rahasia kedinasan serta patuh pada atasan. (Rls/Iwn/KOM.1)

Diskominfo Rohil – Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fauzi Efrizal, meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menunaikan kewajiban mereka terkait pelaporan harta kekayaan dan persiapan surat pertanggungjawaban kegiatan tahun 2023. Dirinya juga mengingatkan kepada pemegang kegiatan untuk menyiapkan seluruh Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) kegiatan tahun 2023 kemarin.

” Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau akan melakukan pemeriksaan di daerah Rohil pada bulan Maret mendatang. Kita harus menyiapkan semua SPJ terutama menyangkut masalah aset agar tidak ada temuan,” kata Sekda saat memimpin apel pagi, Senin (5/2/2024) diparkiran kantor Bupati, batu 6, Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Dikatakan Sekda, deadline pelaporan LHKPN adalah pada 30 Maret 2024. Dia memohon kepada seluruh pejabat yang memiliki kewajiban harus melaporkan harta kekayaannya.

Selain menyinggung kedua hal tersebut, sekda juga mengingatkan seluruh PNS untuk rutin mengikuti apel pagi sebagai bentuk ajang silaturahmi juga sebagai wujud partisipasi aktif dalam kegiatan rutin pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa apel pagi bukan hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai momen untuk membangun komunikasi yang baik antara sesama pegawai negeri sipil.

“Apel pagi bukan sekadar tugas rutin, tetapi juga sebagai kesempatan untuk bersatu, berkomunikasi, dan membangun semangat kebersamaan. Mari manfaatkan setiap momen apel pagi ini sebagai wadah silaturahmi dan saling berbagi informasi. Dengan hadirnya setiap individu, kita dapat lebih kuat sebagai satu kesatuan dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai aparatur pemerintahan,” ujar Sekda, menegaskan

Dalam suasana apel pagi yang penuh semangat, Sekda mengajak seluruh PNS untuk berkontribusi aktif dalam upaya menjaga disiplin, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ajakan ini tidak hanya sebagai panggilan tugas formal, tetapi juga sebagai dorongan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan penuh motivasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Rokan Hilir. (Rls)

Diskominfotik, ROHIL – Sekretaris Daerah Fauzi Efrizal, S.Sos, M.Si mewakili Bupati Rohil Afrizal Sintong,S.IP, M.Si mendampingi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) H. Edwin Pratama Putra, SH dalam kunjungan kerjanya ke Rohil untuk mensosialisasikan dan menyerap aspirasi dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang tentang pengelolaan aset daerah, Senin 29-01-024 di Lantai 4 Kantor BPKAD Jalan Merdeka Bagansiapiapi, Rohil Propinsi Riau.

Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, S.IP, M, Si melalui Sekda Fauzi Efrizal, S.Sos, M.Si dalam sambutanya dihadapan pejabat Eselon II, III dan pejabat Strategis di lingkungan Pemkab Rohil serta Camat Sinaboi menyampaikan ucapan terimakasih dan selamat datang kepada Anggota Komite IV DPD RI H. Edwin Pratama Putra SH di Rokan Hilir dengan agenda kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Daftar Inventarisasi masalah (DIM) RUU Tentang Pengelolaan Aset Daerah.

” Saya menyampaikan ucapan terimakasih dan Selamat datang di Rokan Hilir dalam kunjungan kerjanya Bapak H.Edwin Pratama Putra, SH selaku anggota DPD RI dan juga sekaligus anggota MPR RI,” kata Sekda Fauzi Efrizal.

Sekdakab Fauzi Efrizal dalam sambutannya menyampaikan secara ringkas tentang profil dan kondisi Rokan Hilir saat ini baik terkait APBD Tahun 2024, Aset daerah, pembangunan infrastruktur maupun terkait kondisi keuangan daerah, DBH dan tunda bayar.

” Dapat kami sampaikan, tentunya untuk proses pelaksanaan APBD 2024 sudah mulai jalan, walaupun kemarin kita untuk tahun 2023 masih ada kewajiban-kewajiban yang belum bisa kita bayarkan. Dimana kondisi APBD kita di Tahun 2024 ini berkisar Rp. 2,3 Triliun lebih,” terangnya.

Lanjutnya,” untuk belanja APBD Tahun 2024 sedikit mengalami kenaikan di bandingkan tahun 2023. Untuk saat ini Pemkab Rohil dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dapat di sampaikan bahwa kita masih bertumpu pada dana APBN dan dana Provinsi, karena sampai hari ini kalau hanya dari APBD kita sendiri belum mencukupi untuk menjalankan program visi misi pembanguan daerah,” jelasnya.

Setiap tahun kita melakukan penyusunan anggaran kegiatan dan setiap tahun sering kadang-kadang memang semacam alasan klasik setelah di akhir tahun tetap ada tunda bayar. Kita harapkan dari transfer pusat dan provinsi kadang-kadang sering terlambat.

“Kemarin di pengunjung tahun kita berharap dari kalkulasi kita masuk semua dan di transfer untuk semua kegiatan akan tetapi begitu tiba waktunya ternyata tidak semua ditransfer. Nah ini yang terjadi, sementara kegiatan sudah kita laksanakan. APBD ini hanya sebatas konsep dalam angka tapi wujudnya belum kelihatan,” ungkap Sekda .

Sekda juga menyampaikan bahwa pengesahan APBD Rohil kemarin di akhir tahun sebelum berakhir masa akhir tahun 2003, dengan harapan di Januari 2024 ini kegiatan sudah bisa berjalan tetapi faktanya belum bisa berjalan.

Dari 18 Kecamatan, 173 Desa yang ada di Rohil, dikatakan sekda ada beberapa permasalahan yang sekarang dihadapi Kabupaten Rohil terutama masalah infrastruktur jalan.

” masyarakat kita enggak tahu kondisi ini jalan Nasional, atau jalan Kabupaten maupun jalan Kecamatan, asalkan jalan rusak tuntutan nya pasti ke pada Kepala Daerah. Bagaimana dengan anggaran yang terbatas ini bisa memberikan pembangunan secara maksimal kepada masyarakat . Tentunya dengan adanya anggota DPD RI dan DPR RI dari Riau dapat membantu kita didaerah,” harapnya.

Sementara, untuk permasalahan aset daerah, Fauzi Efrizal mengatakan ada beberapa permasalahan yang mendasar dimana Rokan Hilir merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis sehingga aset aset seperti bangunan sekolah, tanah yang di serahkan tidak dilengkapi dengan dokumen. Sedangkan untuk kenderaan bermotor itu berkaitan dengan mantan pejabat sebagian ada yang tidak mengembalikan aset kenderaan dengan berbagai alasan.

Dari apa yang disampaikan Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal, Anggita DPD RI Edwin Pratama Putra, SH memberikan berbagai penjelasan terkait permasalahan yang dihadapi Rohil terkait Aset daerah, APBD, DBH dan tunda bayar.

Kedatangan saya ke Rohil untuk menjalankan amanat Konstitusi kita bahwa Dewan Perwakilan Daerah itu memiliki tugas dan fungsi untuk banyak hal terutama terkait dengan kepentingan daerah. Dimana fungsi DPD RI ini juga melekat pada fungsi legislasi, fungsi pengawasan dengan fungsi budgeting,” kata Edwin.

Lanjutnya,” saya ini ditugaskan ke Rohil oleh pimpinan untuk dua hal temanya, adalah tentang penyusunan daftar inventarisasi masalah perancangan undang-undang tentang pengelolaan aset daerah dan yang kedua temanya adalah terkait dengan dampak UMKM selama Pemilu Seperti apa, karena dari catatan BPS dan kementerian keuangan ini selama Pemilu ini sudah ratusan triliun sekarang uang berputar jadi ini juga berdampak ke sektor UMKM, kita juga berharap Bagaimana peran serta daerah dalam mensukseskan pemilu ini,” terangnya.

Selain itu, kami di DPD RI Ini mendapat laporan dari BPK jadi laporan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kedua Tahun 2022, BPK RI mengidentifikasi banyak persoalan terkait dengan aset daerah baik penataan administrasinya maupun penguasaan fisiknya.” ungkap Edwin.

“Oleh sebab itu nanti kira-kira apa yang menjadi kendala mesti dikasih informasi ke kita, payung hukumnya harus dibuat. Pemerintah daerah ini kadang-kadang kesulitan untuk mengeksekusi dan tidak ada upaya hukum yang jelas,”

” Tadi kita sudah lakukan diskusi dan dialog terkait berbagai permasalahan di Rohil ini Saya minta waktu tidak terlalu lama, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari hasil pertemuan ini kunjungan kerja saya di Rokan Hilir ini ada bahan konkrit yang bisa sama-sama kita kerjakan dalam upaya untuk mewujudkan apa yang menjadi narasi di dalam dua lagu Rokan Hilir menuju jaya tadi,” kata Edwin yang begitu terkesan dengan lagu Himne dan Mars Rokan Hilir.

Hadir pada acara Sekda Fauzi Efrizal,S.Sos, M.Si, para Asisten, Sekwan Sarman Syahroni, para Kepala OPD, Kemenag Rohil, Camat Sinaboi, Para Kabid di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir  (Rls/iwn/KOM.1)