Tingkatkan Keamanan Siber Daerah, Pemkab Kampar Ikuti Launching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tahap IV di Kantor BSSN RI.

Depok – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) sebagai langkah strategis guna memperkuat ketahanan siber Nasional. Peluncuran program tersebut dilaksanakan di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia, Sawangan, Depok, Jawa Barat pada Jumat (10/10/2024)

Launching program CSIRT ini bertujuan untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden bagi setiap sektor secara masif dan terstruktur dalam suatu pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS antar sektor guna memperluas wawasan penanggulangan insiden dan peluang kerja sama dalam keamanan informasi, serta memberikan persepsi yang sama dalam pembentukan dan pembinaan penanganan insiden bagi sektor Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Turut hadir Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Irwan Muhammad, ST.ME.MIDS. mewakili Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai bentuk upaya menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menjaga keamanan siber nasional.

Kepala BSSN, Letjen (Purn) Hinsa Siburian, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan CSIRT adalah bagian penting dari strategi nasional untuk merespons dan mengantisipasi ancaman siber yang semakin meningkat. “CSIRT akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dalam menangani insiden siber, memberikan mitigasi yang tepat dan cepat, serta menjaga keberlanjutan infrastruktur kritis di berbagai sektor, termasuk di tingkat daerah,” jelas Hinsa.

Sementara itu Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN Sulistyo menyebutkan ada tiga hal yang menjadi tujuan launching CSIRT dalam laporannya menyampaikan tujuan peluncuran program ini untuk peningkatan kesadaran keamanan informasi dalam penanggulangan insiden bagi setiap sektor secara masif dan terstruktur dalam suatu pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber, kolaborasi dan sinergitas setiap TTIS antar sektor guna memperluas wawasan penanggulangan insiden dan peluang kerja sama dalam keamanan informasi, serta memberikan persepsi yang sama dalam pembentukan dan pembinaan penanganan insiden bagi sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Pembangunan Manusia

Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar juga menyampaikan kesiapan untuk bekerja sama dalam meningkatkan keamanan informasi di tingkat daerah. Dengan hal ini diharapkan akan mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi dalam menghadapi ancaman siber di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui program CSIRT ini akan memberikan peran penting dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden siber, termasuk memberikan bantuan teknis kepada instansi pemerintah daerah. Selain itu, CSIRT juga akan menyediakan pelatihan dan panduan terkait keamanan siber, yang akan membantu pemerintah daerah dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi serangan siber.

Selanjutnya peserta yang mengikuti Launching CSIRT diberikan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai bukti bahwa mereka telah menyelesaikan proses pembentukan Tim CSIRT dan terdaftar di BSSN.

Dengan dilaksanakannya peluncuran ini, diharapkan koordinasi penanganan insiden siber bisa berjalan lebih efektif, sehingga seluruh lapisan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dapat berkontribusi dalam melindungi ruang siber nasional . (Advetorial Kampar)




Pj. Bupati Kampar Pimpin Rakor Pengelolaan Pasar Inpres Bangkinang

Bangkinang Kota- Pj. Bupati Kampar Hambali, SE, MH pimpin langsung Rapat Koordinasi Bersama beberapa Stake Holder (pemangku kepentingan) perihal Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Berjualan Di Pasar Inpres Bangkinang dan Pengelolaan Pasar Inpres Bangkinang , bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Kamis (10/10)

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar Dendi Zulhairi M,si, Kepala Dinas DLH Kabupaten Kampar, Yurico Efril, S.STP, Inspektur Kabupaten Kampar Febrinaldi Tridharmawan, S.STP, Kapolsek Bangkinang Kota, Perwakilan dari Satpol PP Kabupaten Kampar, Perwakilan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar dan Perwakilan dari Dinas PUPR Kabupaten Kampar serta perwakilan dari Camat Bangkinang Kota. Sedangkan dari pihak pengelolah Pasar Inpres Bangkinang dihadiri langsung oleh Direktur PT. Makmur Permata Putra (MPP) Suryanto dan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Pasar Inpres Bangkinang Kota Safruddin Pakiah dan Ketua Asosiasi Pedagang Plaza Bangkinang Kota Zulbahri.

Disampaikan oleh Kadis Perdakop dan UKM Kabupaten Kampar Dendi Zulhairi sebagai laporan bahwa ada beberapa permasalahan yang tengah dihadapi dalam pengelolaan pasar inpres bangkinang ini, diantaranya Kondisi pengelolaan Plaza Bangkinang beberapa tahun terakhir lebih kurang 60% kios yang ada tidak lagi ditempati atau dimanfaatkan oleh pedagang, Pedagang lebih memilih berjualan di area eks terminal, kemudian kondisi kebersihan pasar sangat buruk dan tidak nyaman, belum maksimalnya pihak PT. MPP memenuhi kewajibannya membayar kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dan yang tak kalah menjadi masalah utama adalah membludaknya para pedagang yang berjualan di perempatan dan sepanjang jalan Sudirman dan Datuk Tabano Bangkinang Kota, yang selalu mengakibatkan kemacetan dan kondisi pasar menjadi amburadul.

” Berkenan permasalahan ini, dalam rangka mewujudkan pengelolaan Pasar dan Plaza Bangkinang yamg lebih optimal diperlukan langkah-langkah seperti perlunya komitmen dari pengelolah yakni PT. MPP , Pedagang baik yang di dalam plaza maupun pedagang kaki lima yang berjualan di eks terminal tersebut dan disemua lokasi pasar untuk menjaga kebersihan pasar. Hal ini dikatakan penting karena sangat berguna untuk menciptakan kenyamanan, keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar” ucap Hambali mengawali arahannya.

Hambali juga katakan bahwa PT. MPP diharapkan untuk melaksanakan kewajiban atas pembayaran kontribusi ke Pemerintah Kabupaten Kampar sesuai dengan kesepakatan. Dan Hambali juga menghimbau dan menyarankan agar PT. MPP bersama Asosiasi pedagang pasar yang didukung oleh unsur Pemerintah Daerah lakukan musyawarah mengenai pengembalian para pedagang ke lokasi Plaza Bangkinang, agar pasar kembali tertib, teratur dan nyaman. (Advetorial Kampar)




Kunjungi PT. Charoen Pokphand Jaya Farm Pemkab Kampar Lakukan Penataan Perizinan Terhadap Berbagai Perusahaan Di Wilayah Kab. Kampar

Tapung- Pj. Bupati Kampar yang diwakilkan kepada Tim Penataan Perizinan yang terdiri dari Dinas PMPTSP Kabupaten Kampar selaku Leading Sektor yang diwakili oleh Dede Firmansyah yang merupakan Jabatan Fungsional Pranata Perizinan Muda, Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Salmi Hadi Kepala Bidang PSDLP, Perwakilan Dinas PUPR Kabupaten Kampar dan perwakilan dari Satpol PP Kabupaten Kampar untuk melakukan pembinaan dan penindakan terhadap usaha dalam rangka penataan perizinan berusaha di wilayah Kabupaten Kampar. Setelah melaksanakan dibeberapa tempat, kali ini Tim datangi PT. Charoen Pokphand Jaya Farm yang bergerak dibidang penetasan telur ayam yang berlokasi di Kecamatan Tapung pada Rabu (9/10).

Selain penertiban terkait izin perusahaan dalam berusaha, Tim dari Pemerintah Kabupaten Kampar ini juga ingin memastikan perusahaan ini memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar tempat usaha. Tampak disambut dan didampingi langsung oleh pihak perusahaan yakni Saudara Badar Ihya Sabila Nafsi selaku manager, Saudara Santos selaku Devisi MEE (mecanikal) dan dari kehumasan perusaan Saudara Raffi.

Kunjungan ini bertujuan menertibkan administrasi perusahaan berupa IMB, Izin Usaha dan hal ini juga merupakan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

Cukup baik dan sangat kooperatif, begitu diungkap Dede selaku anggota Tim saat melihat dan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan administrasi perizinan yang dimaksudkan.

“Memang masih ada beberapa hal dari administrasi perizinan yang memerlukan perbaikan, tetapi sudah dapat dikategorikan lengkap” ucapnya.

Kegiatan ini dilakukan berdasarkan dari Surat Perintah yang dikeluarkan langsung oleh Pj. Bupati Kampar yang juga dilandasi salah satunya kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Hal ini juga untuk menghindari adanya perusahan-perusahaan nakal yang berdiri dan berusaha tanpa mengantongi izin dari Pemerintah Daerah sehingga dapat dikategorikan telah merugikan Pemerintah Daerah. (Advetorial Kampar)




Wakili Pj Bupati Kampar, Kaban Kesbangpol Mahadi Pimpin Rapat Lanjutan Permasalahan PT. Ciliandra Perkasa.

BANGKINANG KOTA- Guna menindak lanjut tragedi maut yang menewaskan seorang pekerja, setelah menabrak portal yang dipasang tanpa izin oleh PT. Ciliandra Perkasa beberapa waktu yang lalu.

Pemkab Kampar kembali menggelar rapat khusus dengan Forkopimda, para Kepala Dinas terkait dilingkungan pemda kampar dan Pihak PT Ciliandra Perkasa di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar, senin pagi (9/10/2024).

Dalam tragedi tersebut, terhadap pembangunan dan penerapan Portal tersebut PT Ciliandra Perkasa tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait. Bahkan, portal yang dipasang tidak memenuhi standar keselamatan, dan juga tidak dilengkapi dengan rambu-rambu yang memadai.

Mewakili Pj Bupati Kampar Hambali, Kaban Kesbangpol Mahadi pada kesempatan tersebut menyampaikan laporan seluruh Dinas yang sudah di serahkan terkait permasalahan yang terjadi dengan PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo.

Pada rapat tersebut Mahadi juga menyampaikan kepada PT. Ciliandra Sentosa untuk dapat memenuhi Kewajiban dan hak hak korban untuk segera di serahkan kepada ahli waris dan memberikan data valid terhadap lahan dikelola PT. Ciliandra kepada Dinas terkait

Dimana hasil dari rapat yang lengkap dengan dokumen nantinya, akan diserahkan langsung ke Kementrian terkait, baik Kementerian Perkebunan, Kementrian Lingkungan Hidup, serta kementrian lainnya yang betkaitan dengan operasional suatu perusahan.”ucap Mahadi. (Advetorial Kampar)




Pj Sekda Kampar Ramlah Dampingi Menko PMK Muhadjir Effendy Resmikan Rusunawa UMRI

Pekanbaru – Pj Bupati Kampar Hambali SE, MBA, MH yang diwakili oleh Pj Sekda Kampar Ramlah, SE.M.Si menyaksikan dan mendampingi Menko PMK Muhajjir Effendy pada peresmian Rumah Susun Mahasiswa (Rusunawa) Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) di Halaman Rusunawa Kampus Utama UMRI Jln. Tuanku Tambusai Pekanbaru. Rabu (9/10/2024).

Peresmian Rusunawa tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti yang kemudian dilanjutkan pemotongan pita oleh Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P yang didampingi Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Ir. Iwan Suprijanto, ST., MT., FIDSK., Plt Deputi VI Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko PMK RI Prof. Warsito, S.Si.DEA.Ph.D, Direktur Rumah Susun yg diwakilkan Kepala Subdirektorat Wilayah II, Bapak Kiagoos Egie Ismail, S.T., M.T. Asisten I Setda Provinsi Riau Zulkifli Syukur, M.Ag.MSi, Pj Sekda Kampar Ramlah, SE.M.Si Rektor UMRI Dr. H. Saidul Amin, MA.

Dalam sambutannya, Rektor UMRI Dr. H. Saidul Amin, MA menyampaikan bahwa, UMRI saat ini semakin cerah dengan keberadaan Rusunawa ini , Rusunawa kita peruntukkan hari ini untuk mahasiswa kedokteran sebab yang mereka siangnya dididik dengan ilmu-ilmu kedokteran dan malam hari mereka dididik dengan soft skill sehingga selepas tamat nanti mereka betul-betul layak dipakai dunia dan akhirat.

Kemudian di rumah susun ini juga kita peruntukkan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional dan juga ditempatkan untuk mahasiswa miskin dari luar daerah yang memang tidak kita pungut Biaya apapun.

Saidul Amin juga mengucapkan Alhamdulillah, saat ini UMRI sudah memiliki 9 fakultas yang terakhir fakultas kedokteran, mencakup lebih kurang 31 program studi dan mahasiswa berjumlah skitar 2627 orang.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Ir. Iwan Suprijanto, ST., MT., FIDSK , menyampaikan bahwa pembangunan Rusunawa ini berasal dari APBN tahun anggaran 2022 – 2023 dengan jumlah 43 unit, type 24 – 3 lantai dengan kapasitas 168 orang.

Iwan Suprijanto juga katakan, bangunan Rusunawa hari ini diserah terimakan oleh Kemeterian PUPR kepada pihak Kampus UMRI dengan harapan dapat dikelola dengan baik, dialokasikan anggaran yang memadai untuk operasional dan perawatan, kemudian dibentuk pengelolaan yang baik, untuk kepentingan mahasiswa, sehingga kedepannya mahasiswa yang menempati rusunawa dapat memanfaatkan dan merawat bangunan secara baik, dan tetap menjadi tempat yang layak huni.

Selanjutnya Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. mengucapkan selamat atas peresmian Rusunawa UMRI terkhusus juga ucapan terima kasih atas bantuan dari kementrian PUPR kepada Kampus UMRI.

Prof. Dr. Muhadjir dalam sambutannya, bahwa Rusunawa UMRI adalah bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung lembaga pendidikan. peresmian gedung dilakukan setelah mahasiswa mulai menghuni fasilitas tersebut. “Kami sengaja melakukan peresmian Gedung rusunawa setelah dihuni. Dengan tujuan untuk mengevaluasi fungsionalitas dan tata kelola rusunawa ini. Dengan cara ini, kami dapat mengamati dan menilai kualitas bangunan sehingga jika ada yang perlu dibenahi, PUPR bisa segera mengambil tindakan.

Selain itu Prof. Muhadjir menekankan rusunawa di lingkungan Pendidikan lebih pada pemanfaatan dan perawatan dari rusunawa UMRI, Prof. Muhadjir juga mengharapkan gedung rusun ini dapat difungsikan sebagai laboratorium dalam pembentukan karakter dalam kehidupan bagi mahasiswa. Selain diisi dengan nilai keagamaan, juga diajarkan etika serta adab dan kesopanan, dan banyak kebiasaan positif dalam memanfaatkan fasilitas rusunawa, sehingga kedepannya untuk menjadi kebiasaan bagi penghuni Rusunawa.

Usai peresmian Rusunawa, Pj Sekda Kampar Ramlah, SE. M.Si menyampaikan ucapan terimakasih kepada Menko PMK yang telah meresmikan Rusunawa UMRI yang mana Rusunawa ini merupakan bantuan pembangunan dari Kementrian PUPR yang saat ini telah dimanfaatkan oleh mahasiswa UMRI.

Kita harapkan kedepannya Rusunawa ini bisa dimanfaatkan dan dijaga dengan baik seperti menjaga rumah sendiri dan bisa juga di gunakan untuk hal hal yang positif dengan memanfaatkan fasilitas yang ditelah disediakan dalam Rusunawa tersebut. “Harap Ramlah. (Advetorial Kampar)




Asisten III Setda Kampar Azwan Terima Silaturrahmi Komunitas Julang Budaya Kampar.

Bangkinang Kota – Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali SE MBA MH yang diwakili Asisten 3 Setda Kampar Ir Azwan M,Si, hari ini menerima audiensi dan koordinasi dari perwakilan komunitas Julang Budaya Kampar. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Rapat lantai 3 kantor bupati Kampar, dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas dalam melestarikan budaya lokal Kampar yang kaya dan unik. Selasa (8/10/2024)

Julang Budaya Kampar ditaja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV untuk meningkatkan kazana pelestarian adat istiadat, seni, dan tradisi budaya Kampar yang selama ini menjadi identitas penting bagi masyarakat setempat yang akan laksanakan di Candi Muara Takus pada 25-26 Oktober 2024 mendatang.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Jumhari SS M, Hum menyampaikan beberapa program yang diharapkan dapat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, baik dari segi fasilitas maupun regulasi yang mendukung kelestarian budaya daerah.

Asisten 3 Azwan, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV dalam mempertahankan warisan budaya yang bernilai tinggi. “Pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya kita. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita teruskan kepada generasi mendatang,” ujar Azwan.

Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih konkret, baik melalui alokasi anggaran untuk kegiatan budaya maupun pembinaan secara berkelanjutan. “Pelestarian budaya bukan hanya tentang merawat masa lalu, tapi juga membangun masa depan dengan identitas yang kuat,” tambahnya.

Audiensi ini diakhiri dengan foto bersama dengan tujuan melalui dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, diharapkan budaya Kampar dapat terus berkembang dan dikenal luas, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di pentas nasional dan internasional.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Jumhari SS M, Hum, Kepala OPD terkait, ninik mamak. (Advetorial Kampar)




Pemda Kampar Buka Lowongan Kerja Bersama 32 Perusahaan

BANGKINANG KOTA – Pj Bupati Kampar Hambali,SE,MH diwakili Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah,SE,M.Si membuka secara resmi Kampar Job Fair 2024, di Gedung Mahligai Bungsu Bangkinang Kota Selasa pagi (8/10/2024).

Dalam arahannya, Pj Sekds Ramlah saat membuka Kampar Job Fair tahun 2024 menyampaikan apresiasi kepada beberapa perusahan yang telah berperan aktif dalam membuka lowongan kerja diperushaannya masing-masing.

Untuk diketahui, bahwa angka pengangguran di kabupaten kampar saat ini lebih kurang 12.923 orang atau (33,8%). Walaupun angka ini dibawah angka rata-rata pemgangguran Nasional dan Provinsi, namun kita tetap prihatin.

Dengan demikian, sebagai upaya untuk mengurangi angka terssebut pemda kampar berharap kepada perushaan yang ada di kampar untuk terus memberikan layanan, dan pekerjaan untuk anak-anak negeri yang akan menjadi tulang punggung keluarganya.”terang Ramlah”.

Sementara itu Kepala Pusat Kerja Sekjen Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI Jules Sibarani,SE, MM yang sempat hadir, briau menyampaikan Indonesia Emas 2045 merupakan visi yang telah dicanangkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Berbagai kajian memprediksi Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari posisi negara berpenghasilan menengah, dan masuk menjadi lima besar ekonomi dunia.

Dengan demikian lanjut Jules, bahwa ada beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama antara lain, prioritaskan kebijakan untuk mendorong fasilitasi pencarian kerja secara cepat, sera lakukan penguatan dan transformasi untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja.”katanya”.

Selanjutnya Plt Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Sasminedi,S.KM,M.Si, dalam laporan singkatnya, saat itu menyampaikan bahwa Job Fair atau pameran lowongan kerja yang diselenggarakan oleh pemda Kampar melaui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut dipusatkan di Gedung Mahligai Bungsu Bangkinang

Dilaksanakan selama dua hari mulai selasa 8 s/d 9 September 2024, Job Fair tahun 2024 ini ikuti sebanyak 32 Perusahaan yang ada di Kampar Provinsi Riau.

Untuk diketahui bersama, bahwa Job Fair ini akan membuka sebanyak 120 lowongan kerja khususnya bagi masyarakat kampar melalui Aplikasi “Siapkerja”. Dalam hal ini akan meliputi Seminar Karir, Layangan Ketenagakerjaan, sera Job Fair sendiri. (Advetorial Kampar)




Wakili Pj Bupati Kampar, Asisten II Suhermi Pimpin Rapat Penataan dan Pengembangan Akses Kegiatan GTRA Kabupaten Kampar Tahun 2024

Bangkinang Kota – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, SE, MBA, MH diwakili oleh Asisten II Setda Kampar, Suhermi, ST, memimpin rapat Penataan dan Pengembangan Akses Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kampar Tahun 2024, yang digelar di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Selasa (08/10/2024).

Dalam arahannya, Suhermi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan program Reforma Agraria berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa penataan dan pengembangan akses tanah harus didukung dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak terkait lainnya.

“Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kepemilikan lahan yang sah dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi,” ujar Suhermi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Pemberdayaan BPN Kabupaten Kampar, Priyo Budi Mariyoso, yang mewakili Kepala BPN Andi Darmawan Lubis, mengungkapkan bahwa kegiatan GTRA terdiri dari dua aspek utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Hingga saat ini, Kabupaten Kampar telah berhasil melakukan legalisasi aset sebanyak 903 bidang tanah.

“Kegiatan penataan aset ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selanjutnya, sebagai hasil dari GTRA ini, kita akan melaksanakan Pencanangan Kampung Agraria sebagai wujud nyata dari komitmen untuk menata dan memberdayakan aset tanah yang telah dilegalisasi, Desa yang di rekomendasikan sebagai Kampung Percontohan untuk Kampaung Agraria yakni Desa Siabu dan Desa Koto Masjid” jelas Priyo.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan dari OPD, dan pihak terkait lainnya. Program GTRA ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar melalui penataan tanah yang adil dan berkelanjutan. (Advetorial Kampar)




Kunjungi PT. WIR, Pemkab Kampar Lakukan Penataan Perizinan Perusahaan di Wilayah Kabupaten Kampar.

Kampa – Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali SE MBA MH melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melakukan kunjungan kerja ke PT Wahana Inti Raya (WIR) di Kecamatan Kampa pada 8 Oktober 2024 sebagai bagian dari upaya penataan perizinan berusaha di Kabupaten Kampar. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha, baik besar maupun kecil.

Dalam peninjauannya, Dede Firmansyah Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda DPMTPSP menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kampar bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kita ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha di Kabupaten Kampar, termasuk PT Tunggal Yunus, dapat menjalankan usahanya dengan tertib, sesuai perizinan, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujar Dede

PT WIR merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar semakin transparan dalam pengelolaan perizinan serta berkontribusi lebih maksimal terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Dede juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus melakukan upaya-upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, memberikan pendampingan bagi pelaku usaha, serta memastikan setiap perusahaan berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Kami siap memberikan dukungan kepada pelaku usaha, termasuk PT WIR, untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Kampar,” tambahnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari dinas terkait, seperti Dinas PUPR Kampar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, Camat Kampa dan kepala desa Pulau Birandang.

Dengan peninjauan ini, berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 5 tahun 2021, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 dan peraturan bupati Kampar nomor 69 tahun 2021 bahwa PT WIR belum memiliki izin sehingga Pemda memberikan pemberitahuan agar melengkapi seluruh dokumen perizinan usahanya.

Diharapkan dapat terjalin sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kampar. (Advetorial Kampar)




Pasca Tragedi Maut Warga Siabu dengan PT. Ciliandra, Pj Bupati Kampar Pimpin Rapat dan Minta Laporan Dinas Terkait.

BANGKINANG KOTA- Guna menindak lanjut tragedi maut yang menewaskan seorang pekerja, setelah menabrak portal yang dipasang tanpa izin oleh PT. Ciliandra Perkasa beberapa waktu yang lalu.

Pj Bupati Kampar Hambali,SE,MH menggelar rapat khusus dengan para Kepala Dinas terkait dilingkungan pemda kampar di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar, senin pagi (7/10/2024).

Dalam trageri tersebut, PT Ciliandra Perkasa tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemasangan portal tersebut. Bahkan, portal yang dipasang tidak memenuhi standar keselamatan, dan juga tidak dilengkapi dengan rambu-rambu yang memadai.

Dengan demikian, Pj Bupati Kampar langsung memimpin rapat hersama Kepala OPD yang dihadiri langsung Pj Sekda Kampar Ramlah, Kadis Pethubungan Refizal, Kadis LH Yurico Efril, Kadis Perindagnaker Sasminedi, Kadis Perkebunan Marahalim, Kadis PU PR Afdal, Kaban Kesbangpol Mahadi, Kabag Hukum Khairuman, Kabag Tapem Tengku Said dan Kades Siabu Tarmo.

Pj Bupati Kampar Hambali, pada kesempatan tersebut menegaskan kepada seluruh Dinas terkait agar sesegera mungkin menyerahkan pernyataan atau laporan terkait pemasalaahn yang terjadi dengan PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo.

Dengan telah diserahkan pernyataan atau laporan tersebut, Pj Bupati Kampar Hambali menyebut bahwa nantinya akan mengagendakan kembali rapat khusus lengkap bersama Forkompinda kampar.

Dimana hasil dari rapat yang lengkap dengan dokumen nantinya, akan diserahkan langsung ke Kementrian terkait, baik Kementrian Perkebunan, Kementrian Lingkungan Hidup, serta kementrian lainnya yang betkaitan dengan operasional suatu perusahan.”ucap Hambali” (Advetorial Kampar)