lensa86.com, TELUKKUANTAN – Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mendapat kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2024 sebanyak 2.410 formasi. Banyaknya kuota yang diterima Pemkab Kuansing tidak terlepas dari kerja keras Suhardiman Amby.

Selama memimpin Kuansing, Suhardiman Amby terbilang gencar melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Tidak hanya terkait pembangunan infrastruktur, tapi juga memperjuangkan masyarakat Kuansing untuk menjadi ASN.

Usaha Suhardiman agar Kuansing menerima kuota ASN lebih banyak berhasil. Untuk kategori PPPK, Kuansing mendapat kuota 2.410 formasi dan PNS sebanyak 200 formasi.

Penerimaan PPPK tahap pertama dikhususkan untuk honorer yang sudah mengabdi ke Kuansing selama bertahun-tahun. Mereka sudah masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai tenaga non-ASN. Dengan demikian, peluang honorer menjadi ASN semakin terbuka lebar.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan panitia, seleksi PPPK sudah berada pada tahap masa pendaftaran. Pendafataran akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kemudian akan dilakukan seleksi administrasi hingga 29 Oktober dan hasilnya akan diumumkan pada 30 Oktober sampai 1 November 2024.

Sedangkan untuk PPPK pelamar umum dengan syarat aktif bekerja di lingkungan Pemkab Kuansing akan dibuka pada pertengahan November 2024. Seleksi kompetensi dijadwalkan pada pertengahan April 2025 mendatang.*

Bangkinang Kota – Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali SE MBA MH yang diwakili Asisten 3 Setda Kampar Ir Azwan M,Si, hari ini menerima audiensi dan koordinasi dari perwakilan komunitas Julang Budaya Kampar. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Rapat lantai 3 kantor bupati Kampar, dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas dalam melestarikan budaya lokal Kampar yang kaya dan unik. Selasa (8/10/2024)

Julang Budaya Kampar ditaja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV untuk meningkatkan kazana pelestarian adat istiadat, seni, dan tradisi budaya Kampar yang selama ini menjadi identitas penting bagi masyarakat setempat yang akan laksanakan di Candi Muara Takus pada 25-26 Oktober 2024 mendatang.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Jumhari SS M, Hum menyampaikan beberapa program yang diharapkan dapat didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, baik dari segi fasilitas maupun regulasi yang mendukung kelestarian budaya daerah.

Asisten 3 Azwan, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kampar dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV dalam mempertahankan warisan budaya yang bernilai tinggi. “Pemerintah Kabupaten Kampar sangat mendukung setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan budaya kita. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus kita teruskan kepada generasi mendatang,” ujar Azwan.

Beliau juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih konkret, baik melalui alokasi anggaran untuk kegiatan budaya maupun pembinaan secara berkelanjutan. “Pelestarian budaya bukan hanya tentang merawat masa lalu, tapi juga membangun masa depan dengan identitas yang kuat,” tambahnya.

Audiensi ini diakhiri dengan foto bersama dengan tujuan melalui dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, diharapkan budaya Kampar dapat terus berkembang dan dikenal luas, tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di pentas nasional dan internasional.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV Jumhari SS M, Hum, Kepala OPD terkait, ninik mamak. (Advetorial Kampar)

BANGKINANG KOTA – Pj Bupati Kampar Hambali,SE,MH diwakili Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ramlah,SE,M.Si membuka secara resmi Kampar Job Fair 2024, di Gedung Mahligai Bungsu Bangkinang Kota Selasa pagi (8/10/2024).

Dalam arahannya, Pj Sekds Ramlah saat membuka Kampar Job Fair tahun 2024 menyampaikan apresiasi kepada beberapa perusahan yang telah berperan aktif dalam membuka lowongan kerja diperushaannya masing-masing.

Untuk diketahui, bahwa angka pengangguran di kabupaten kampar saat ini lebih kurang 12.923 orang atau (33,8%). Walaupun angka ini dibawah angka rata-rata pemgangguran Nasional dan Provinsi, namun kita tetap prihatin.

Dengan demikian, sebagai upaya untuk mengurangi angka terssebut pemda kampar berharap kepada perushaan yang ada di kampar untuk terus memberikan layanan, dan pekerjaan untuk anak-anak negeri yang akan menjadi tulang punggung keluarganya.”terang Ramlah”.

Sementara itu Kepala Pusat Kerja Sekjen Kementrian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi RI Jules Sibarani,SE, MM yang sempat hadir, briau menyampaikan Indonesia Emas 2045 merupakan visi yang telah dicanangkan untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.

Berbagai kajian memprediksi Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari posisi negara berpenghasilan menengah, dan masuk menjadi lima besar ekonomi dunia.

Dengan demikian lanjut Jules, bahwa ada beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama antara lain, prioritaskan kebijakan untuk mendorong fasilitasi pencarian kerja secara cepat, sera lakukan penguatan dan transformasi untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja.”katanya”.

Selanjutnya Plt Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Sasminedi,S.KM,M.Si, dalam laporan singkatnya, saat itu menyampaikan bahwa Job Fair atau pameran lowongan kerja yang diselenggarakan oleh pemda Kampar melaui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tersebut dipusatkan di Gedung Mahligai Bungsu Bangkinang

Dilaksanakan selama dua hari mulai selasa 8 s/d 9 September 2024, Job Fair tahun 2024 ini ikuti sebanyak 32 Perusahaan yang ada di Kampar Provinsi Riau.

Untuk diketahui bersama, bahwa Job Fair ini akan membuka sebanyak 120 lowongan kerja khususnya bagi masyarakat kampar melalui Aplikasi “Siapkerja”. Dalam hal ini akan meliputi Seminar Karir, Layangan Ketenagakerjaan, sera Job Fair sendiri. (Advetorial Kampar)

Bangkinang Kota – Penjabat (Pj) Bupati Kampar Hambali, SE, MBA, MH diwakili oleh Asisten II Setda Kampar, Suhermi, ST, memimpin rapat Penataan dan Pengembangan Akses Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Kampar Tahun 2024, yang digelar di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, Selasa (08/10/2024).

Dalam arahannya, Suhermi menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan program Reforma Agraria berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menyebutkan bahwa penataan dan pengembangan akses tanah harus didukung dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan pihak terkait lainnya.

“Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui kepemilikan lahan yang sah dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi,” ujar Suhermi.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Pemberdayaan BPN Kabupaten Kampar, Priyo Budi Mariyoso, yang mewakili Kepala BPN Andi Darmawan Lubis, mengungkapkan bahwa kegiatan GTRA terdiri dari dua aspek utama, yaitu penataan aset dan penataan akses. Hingga saat ini, Kabupaten Kampar telah berhasil melakukan legalisasi aset sebanyak 903 bidang tanah.

“Kegiatan penataan aset ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selanjutnya, sebagai hasil dari GTRA ini, kita akan melaksanakan Pencanangan Kampung Agraria sebagai wujud nyata dari komitmen untuk menata dan memberdayakan aset tanah yang telah dilegalisasi, Desa yang di rekomendasikan sebagai Kampung Percontohan untuk Kampaung Agraria yakni Desa Siabu dan Desa Koto Masjid” jelas Priyo.

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan dari OPD, dan pihak terkait lainnya. Program GTRA ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kampar melalui penataan tanah yang adil dan berkelanjutan. (Advetorial Kampar)

Kampa – Penjabat (Pj) Bupati Kampar, Hambali SE MBA MH melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melakukan kunjungan kerja ke PT Wahana Inti Raya (WIR) di Kecamatan Kampa pada 8 Oktober 2024 sebagai bagian dari upaya penataan perizinan berusaha di Kabupaten Kampar. Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mempermudah proses perizinan bagi para pelaku usaha, baik besar maupun kecil.

Dalam peninjauannya, Dede Firmansyah Jabatan Fungsional Penata Perizinan Muda DPMTPSP menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi perizinan berusaha agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Kampar bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kita ingin memastikan bahwa setiap pelaku usaha di Kabupaten Kampar, termasuk PT Tunggal Yunus, dapat menjalankan usahanya dengan tertib, sesuai perizinan, dan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial,” ujar Dede

PT WIR merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan Kelapa Sawit dan memiliki peran penting dalam perekonomian daerah. Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kampar semakin transparan dalam pengelolaan perizinan serta berkontribusi lebih maksimal terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.

Dede juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus melakukan upaya-upaya untuk menyederhanakan proses perizinan, memberikan pendampingan bagi pelaku usaha, serta memastikan setiap perusahaan berkontribusi pada pembangunan daerah secara berkelanjutan. “Kami siap memberikan dukungan kepada pelaku usaha, termasuk PT WIR, untuk terus berkembang dan berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat Kampar,” tambahnya.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari dinas terkait, seperti Dinas PUPR Kampar, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, Camat Kampa dan kepala desa Pulau Birandang.

Dengan peninjauan ini, berdasarkan peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 5 tahun 2021, peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 16 tahun 2021 dan peraturan bupati Kampar nomor 69 tahun 2021 bahwa PT WIR belum memiliki izin sehingga Pemda memberikan pemberitahuan agar melengkapi seluruh dokumen perizinan usahanya.

Diharapkan dapat terjalin sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten Kampar. (Advetorial Kampar)

BANGKINANG KOTA- Guna menindak lanjut tragedi maut yang menewaskan seorang pekerja, setelah menabrak portal yang dipasang tanpa izin oleh PT. Ciliandra Perkasa beberapa waktu yang lalu.

Pj Bupati Kampar Hambali,SE,MH menggelar rapat khusus dengan para Kepala Dinas terkait dilingkungan pemda kampar di ruang rapat lantai II Kantor Bupati Kampar, senin pagi (7/10/2024).

Dalam trageri tersebut, PT Ciliandra Perkasa tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pemasangan portal tersebut. Bahkan, portal yang dipasang tidak memenuhi standar keselamatan, dan juga tidak dilengkapi dengan rambu-rambu yang memadai.

Dengan demikian, Pj Bupati Kampar langsung memimpin rapat hersama Kepala OPD yang dihadiri langsung Pj Sekda Kampar Ramlah, Kadis Pethubungan Refizal, Kadis LH Yurico Efril, Kadis Perindagnaker Sasminedi, Kadis Perkebunan Marahalim, Kadis PU PR Afdal, Kaban Kesbangpol Mahadi, Kabag Hukum Khairuman, Kabag Tapem Tengku Said dan Kades Siabu Tarmo.

Pj Bupati Kampar Hambali, pada kesempatan tersebut menegaskan kepada seluruh Dinas terkait agar sesegera mungkin menyerahkan pernyataan atau laporan terkait pemasalaahn yang terjadi dengan PT. Ciliandra yang berada di Desa Siabu Kecamatan Salo.

Dengan telah diserahkan pernyataan atau laporan tersebut, Pj Bupati Kampar Hambali menyebut bahwa nantinya akan mengagendakan kembali rapat khusus lengkap bersama Forkompinda kampar.

Dimana hasil dari rapat yang lengkap dengan dokumen nantinya, akan diserahkan langsung ke Kementrian terkait, baik Kementrian Perkebunan, Kementrian Lingkungan Hidup, serta kementrian lainnya yang betkaitan dengan operasional suatu perusahan.”ucap Hambali” (Advetorial Kampar)

Pekanbaru – Penjabat (Pj) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kampar Ricana Djayanti Hambali B,Dsg membuka sekaligus menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Guru SD awal dengan tema “Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan”. Yang di taja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar diselenggarakan Hotel Furaya, Senin (7/10/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman para guru SD awal mengenai pentingnya masa transisi dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke Sekolah Dasar (SD), serta memberikan metode yang efektif dalam menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan anak.

Dalam sambutannya, Pj Ketua TP PKK Kabupaten Kampar sekaligus Bunda PAUD Kampar Ricana Djayanti Hambali menyampaikan apresiasinya kepada para guru yang telah berperan penting dalam pembentukan karakter anak di masa transisi ini. Ia menekankan bahwa pendidikan pada masa transisi ini tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek psikologis dan sosial anak.

“Masa transisi dari PAUD ke SD adalah masa yang krusial bagi anak-anak. Guru memiliki peran penting untuk memastikan proses ini berjalan dengan lancar, nyaman, dan menyenangkan agar anak-anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, serta siap menghadapi pembelajaran yang lebih formal,” ujar Bunda PAUD dalam pidatonya.

“Mari kita bersama-sama seluruh stakeholder dan komponen terkait untuk terus meningkatnya qualitas dan mutu untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik” Kata Ricana Djayanti Hambali.

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar yang diwakili Kepala Seksi Kurikulin penilaian SD SMP Darwin S,Pd M,Si mengatakan Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh 168 guru dari berbagai SD di Kabupaten Kampar dan akan dilaksanakan selama 3 hari.

Dari bimtek ini hendaknya para peserta mendapatkan pemahaman tentang bagaimana menciptakan suasana belajar yang ramah anak, teknik pembelajaran yang adaptif, serta pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung perkembangan anak selama masa transisi tersebut.

Dengan adanya kegiatan Bimtek ini, diharapkan para guru dapat lebih siap dalam memberikan pendidikan yang holistik, menyenangkan, dan berpusat pada kebutuhan anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kreatif, dan berbudi pekerti luhur. (Advetorial Kampar)

Bangkinang Kota- Pj. Bupati Kampar yang diwakili oleh Pj. Sekda Kampar Ramlah, SE, M,Si lakukan Pengambilan Sumpah Jabatan sekaligus Melantik Rusli Wahid sebagai Pj. Kepala Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung, yang digelar di Aula Kantor Bupati Kampar, Senin (7/10).

Tampak pada acara ini Pj. Sekda Kampar didampingi oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, Kabag Hukum Setda Kampar Khairuman dan Camat Tapung Syofiandi. Usai Pengambilan Sumpah dan Pelantikan ini, Pj. Sekda Kampar dalam amanatnya menyampaikan bahwa hal ini dilaksanakan berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Kampar yang dilaksanakan secara bertahap terhadap pelaksanaan tugas bersangkutan oleh Pj. Bupati Kampar, evaluasi ini juga berdasarkan pelaksanaan tugas penyelenggaaran pemerintahan desa secara umum maupun berkaitan dengan tempat tinggal serta efisiensi dan efektifitas terhadap pelaksanaan tugas baik dibidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa.

Selanjutnya Ramlah juga memaparkan bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Desa, atau yang sering kita sebut dengan revisi Undang-Undang Desa, ada beberapa isu strategis yang dilakukan perubahan, diantaranya penambahan masa jabatan Kepala Desa dan BPD dari 6 tahun menjadi 8 tahun (bertambah 2 tahun masa jabatan).

Lebih lanjut Pj. Sekda Kampar katakan bahwa Kepala Desa yang dalam masa jabatan saat ini otomatis ditambah masa jabatannya 2 (dua) tahun lagi. Kemudian dikenalnya pemberlakuaan calon tunggal Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades.

“Setiap Kepala Desa dan tunjangannya dibayarkan setiap bulan. Adanya kewajiban Pemerintah Kebupaten memberikan tunjangan purna tugas bagi Kepala Desa yang bersumber dari APBDes serta pemberian ansuransi BPJS Ketenagakerjaan bagi unsur Pemerintah Desa, Lembaga BPD dan lembaga kemasyarakatan desa melalui APBD Kabupaten Kampar.dan revisi/perubahan aturan lainnya”terangnya

Dalam kesempatan itu juga Ramlah meminta kepada para Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa serta Camat agar benar-benar mempelajari dan mempedomani perubahan-perubahan yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Desa tersebut.

Selanjutnya Ramlah juga berpesan, agar Pj. Kepala Desa yang baru saja diambil sumpahnya ini dapat bekerja dengan optimal dan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangan sebagai penjabat kepala desa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ia menambahkan agar Kepala Desa dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya, melaksanakan tugas perencanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta tugas-tugas lainnya secara optimal. Ini juga yang menjadi alasan bagi Pj. Bupati Kampar menunjuk dan mengangkat penjabat kepala desa dari unsur ASN yang bertempat tinggal di desa, disamping mampu membagi waktu dengan tugas pokok.

Selanjutnya dalam arahannya Ramlah juga berharap Pj. Kepala Desa harus dapat membangun komunikasi yang baik dan harmonis dengan BPD serta seluruh unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, agar dapat selalu bersinergi dengan tetap dan terus melakukan koordinasi serta bekerjasama dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pantai Cermin.

Ia juga mengajak masyarakat Desa Pantai Cermin untuk tetap jaga keamanan, ketertiban di tengah-tengah masyarakat dengan selalu berkoordinasi dengan unit pimpinan kecamatan, dalam hal ini Camat, Kapolsek dan Danramil dan unsur lainnya. (Advetorial Kampar)

Bangkinang Kota – Pj Bupati Kampar H. Hambali, SE, MH yang diwakili oleh PJ Sekda Kampar Ramlah, M.Si mengikuti Zoom Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kampar, Senin (7/10/2024).

Zoom meeting tersebut dipimpin oleh Plt. Sekretaris Jendral Kemendagri RI Tomsi Tohir bersama Deputi Bappenas, BPS Pusat, Badan Pangan Nasional, Bulog dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota.

Berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, inflasi Kabupaten Kampar Bulan ke Bulan (Month to Month ) pada bulan 1 Oktober 2024 Minggu Pertama mengalami penurunan yang signifikan.

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Fluktuasi Harga bahan Pangan Tertinggi minggu pertama Bulan Oktober 2024 ini adalah Cabai Merah Menjadi Komoditas yang Fluktuasi harganya cukup signifikan diseluruh Kabupaten di Riau.

Selain cabai merah adalah Komoditas bawang merah yang merupakan mengalami Fluktuasi harga yang signifikan pada Minggu pertama Oktober 2024 ini. Kemudian Ikan kembung merupakan komoditas yang mengalami fluktuasi kenaikan harga tertinggi sampai minggu ke-1 Oktober 2024 di Riau.

Di Kabupaten Kampar Inflasi Bulanan -0,44%, Inflasi Kalender -0,79% dan Inflasi Tahunan 1.46%.

Dalam arahannya, Pj Sekda Kampar Ramlah, M.Si menyebutkan bahwa hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mengendalikan inflasi memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan angka inflasi dari bulan ke bulan.

“Dalam upaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar juga selalu melakukan Pasar Murah disetiap Kecamatan, yang mana pasar murah ini meliputi Bahan Pokok dan Kebutuhan Masyarakat, sehingga Masyarakat tidak terbebani dengan tingginya harga Bahan Pokok.”ungkapnya.”

Ia juga menyebutkan, dalam rangka pengendalian inflasi Pemerintah Kabupaten Kampar akan terus berupaya maksimal melakukan upaya konkrit serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait supaya selalu menekan angka Inflasi demi kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kampar.”tutupnya. (Advetorial Kampar)

lensa86s.com, Telukkuantan – Sikap tak menghargai diperlihatkan pasangan Calon HS nomor urut 3 dan AYO nomor urut 2. Pasalnya kedua Paslon ini tidak hadir dalam acara Deklarasi keselematan berlalu lintas Pemilukada 2024 yang digelar Gakkumdu dan Bawaslu Kuansing, Ahad (6/10/2024) di Jalan Poros KPU Kuansing.

Dapat disimpulkan Paslon nomor urut 2 dan 3 tidak menginginkan negeri ini aman dan damai seperti harapan pihak penyelenggara dan pihak keamanan untuk menciptakan suasana kondusif di masyarakat. 

Seolah olah Paslon 2 dan 3 ini tidak setuju dengan giat yang diselenggarakan pihak Gakkumdu maupun penyelenggara dan pihak keamanan ini.  Itu dibuktikan dengan ketidakhadir kedua Paslon tersebut.

Sikap tidak menghargai pihak terkait yang memiliki peranan penting ini, mesti menjadi perhatian bagi masyarakat Kuansing, karena pihak yang bekompeten saja tidak mereka hargai apalagi nantinya masyarakat biasa.

Hal yang ditakutkan, biasanya sosok pemimpin seperti ini akan mudah abai terhadap setiap keluhan masyarakat, dan turunnya ke masyarakat hanya saat masa Pilkada, diluar itu mereka tidak akan peduli dan lebih menikmati duduk di ruang ber AC. Maka untuk menghentikan langkahnya masyarakat jangan pilih pemimpin seperti ini.

Padahal pihak penyelenggara dan keamanan jauh hari telah menyiapkan giat ini, tujuannya untuk menciptakan Pilkada tanpa adanya gesekan di kalangan pendukung. Namun, mereka tak hirau dengan ajakan itu.

Hanya terlihat hadir satu Paslon nomor urut 1 Suhardiman Amby – Mukhlisin, serta pihak penyelenggara. Sementara paslon 2 dan 3 tidak hadir tanpa alasan yang jelas.*

Sumber : Media Center SDM