BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, terus mendorong
penataan kawasan pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Program ini
diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi permukiman nelayan, tetapi juga mendukung
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi berbasis sektor kelautan dan
perikanan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan progres pembangunan tiga titik Kampung
Nelayan Merah Putih di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika) oleh Wakil Bupati Rohil, Jhony
Charles, Selasa (13/10/2026).
Peninjauan dilakukan di kawasan Teluk Pulai, Panipahan Darat, dan Panipahan Kota. Kegiatan
tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memantau perkembangan
pembangunan sekaligus memastikan penataan kawasan pesisir berjalan sesuai dengan tujuan
program.

Wakil Bupati Rohil, Jhony Charles, mengatakan bahwa saat ini terdapat lima titik Kampung
Nelayan Merah Putih di Kabupaten Rokan Hilir. Selain tiga lokasi di Kecamatan Pasir Limau
Kapas, dua titik lainnya berada di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Sinaboi.
“Di Rokan Hilir totalnya ada lima titik saat ini. Tiga titik di Kecamatan Pasir Limau Kapas ini,
dan dua titik lagi berada di Kecamatan Bangko serta Kecamatan Sinaboi,” ujar Jhony Charles
saat peninjauan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk
meningkatkan kualitas kawasan permukiman masyarakat pesisir melalui pembangunan
infrastruktur yang lebih tertata dan terintegrasi.

Bupati Rohil Perjuangkan Penambahan Lokasi
Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menyebut pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih
sebagai salah satu upaya mendorong perubahan kawasan permukiman nelayan agar lebih
layak, sehat, dan produktif.
Menurutnya, penataan kawasan pesisir tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan
fisik. Program tersebut juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan
melalui lingkungan permukiman yang lebih baik dan mendukung aktivitas masyarakat.
“Program Kampung Nelayan Merah Putih ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah untuk
masyarakat pesisir. Kita ingin mengubah kesan kumuh menjadi kawasan yang rapi, sehat, dan
produktif. Nilai tambahnya harus dirasakan langsung oleh ekonomi keluarga nelayan kita,” kata
Bistamam.

Upaya menghadirkan program tersebut di Rohil, lanjutnya, dilakukan melalui koordinasi dan
pengusulan kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebelumnya, Bistamam bersama jajaran terkait melakukan koordinasi langsung dengan
kementerian untuk mendorong realisasi pembangunan di wilayah pesisir Rohil.
Melalui koordinasi tersebut, lokasi pembangunan di Kecamatan Bangko dan Kecamatan
Sinaboi juga telah ditinjau dan ditetapkan, sebagaimana disampaikan dalam keterangan
Pemkab Rohil.

Usulkan Tambahan Empat hingga Enam Titik
Pemkab Rohil kini berupaya memperluas cakupan program dengan mengusulkan tambahan
sekitar empat hingga enam titik Kampung Nelayan Merah Putih kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut ditujukan untuk memperluas penataan kawasan permukiman nelayan di
wilayah pesisir lainnya di Kabupaten Rokan Hilir. Namun, realisasi penambahan lokasi masih
bergantung pada proses pembahasan dan persetujuan pemerintah pusat.
Bistamam mengatakan, pemerintah daerah akan terus mengawal usulan tersebut melalui
koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, potensi kelautan dan perikanan Rohil
membutuhkan dukungan pembangunan yang memadai agar dapat memberikan manfaat
lebih luas bagi masyarakat.
“Kami terus mengawal usulan baru ini di kementerian. Potensi maritim kita sangat besar, dan
intervensi pusat sangat kita butuhkan agar penataan kawasan pesisir di Rokan Hilir bisa
berjalan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ungkapnya.

Dorong Kawasan Pesisir Lebih Tertata dan Produktif
Dengan adanya pembangunan di lima titik serta usulan tambahan lokasi, Pemkab Rohil
berharap penataan kawasan pesisir dapat dilakukan secara bertahap dan menjangkau lebih
banyak masyarakat nelayan.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu menciptakan lingkungan
permukiman yang lebih bersih, sehat, dan tertata, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas
ekonomi masyarakat pesisir.
Pemkab Rohil menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi
salah satu faktor penting dalam mendorong pengembangan kawasan pesisir. Dengan
dukungan program yang berkelanjutan, potensi kelautan dan perikanan diharapkan dapat
memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian
daerah. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR, lensa86.com – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hilir.

Di bawah kepemimpinan Kepala BPKAD Rokan Hilir, Muhammad Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., sistem tersebut dioptimalkan untuk mempercepat sekaligus menertibkan proses administrasi pencairan keuangan pemerintah daerah.

Penerapan SP2D Online dinilai memberikan kemudahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengurus proses pencairan anggaran. Tahapan yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual kini dapat diproses melalui sistem elektronik yang lebih terintegrasi.

Muhammad Fauzi mengatakan, digitalisasi pelayanan keuangan menjadi bagian dari komitmen BPKAD dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

“SP2D Online merupakan bentuk komitmen kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Sistem ini diharapkan dapat memangkas tahapan birokrasi serta mempercepat proses pencairan untuk kegiatan pemerintahan, belanja barang dan jasa maupun hak-hak ASN seperti gaji dan TPP,” ujar Muhammad Fauzi.

Menurutnya, penerapan sistem digital tidak semata-mata ditujukan untuk mempercepat pencairan anggaran. Lebih dari itu, digitalisasi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan menggunakan sistem elektronik, setiap tahapan administrasi dapat dipantau, dikendalikan dan ditelusuri secara lebih sistematis.

“Setiap tahapan dapat kami monitoring, dikendalikan, direkonsiliasi dan ditelusuri administrasinya secara digital. Dengan demikian, pengelolaan keuangan menjadi lebih efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Meski proses administrasi telah didukung sistem daring, BPKAD Rokan Hilir tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pencairan.

Fauzi menegaskan bahwa realisasi anggaran tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi kas daerah serta skala prioritas program pembangunan pemerintah daerah.

“SP2D Online merupakan sarana untuk mempercepat dan menertibkan proses administrasi. Bukan berarti seluruh pengajuan dapat langsung dicairkan tanpa perhitungan. Kondisi serta kesehatan kas daerah tetap harus dijaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Penerapan SP2D Online diharapkan mampu mendukung percepatan transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui sistem yang semakin terintegrasi, BPKAD Rokan Hilir menargetkan proses administrasi keuangan dapat berjalan lebih cepat, tertib dan transparan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. (Advetorial BPKAD Rohil)

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong peningkatan
kepatuhan perpajakan dan tertib administrasi keuangan di tingkat kepenghuluan. Upaya
tersebut diperkuat melalui Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Tahun 2026 yang digelar di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Senin (19/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur kepenghuluan
terhadap pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel, termasuk
pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Sarman Syahroni, S.T.,
M.IP., yang hadir mewakili Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam. Kegiatan tersebut dihadiri staf ahli,
para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta Datuk dan Datin
Penghulu se-Kabupaten Rokan Hilir.

Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, S.E., Ak., M.Si., CFE, CFrA, CA, Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Riau, YFR Hermiyana, serta Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir, Basri.

Dalam sambutannya, Sarman Syahroni menekankan pentingnya kepatuhan perpajakan
sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur dalam mengelola keuangan kepenghuluan.
Menurutnya, pemahaman terhadap ketentuan perpajakan perlu terus ditingkatkan agar
setiap pelaksanaan kegiatan dan transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
aturan yang berlaku.

Pengelolaan pajak yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola
pemerintahan yang baik. Karena itu, aparatur kepenghuluan diharapkan semakin cermat
dalam melaksanakan administrasi keuangan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta
memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.

Pemanfaatan aplikasi Siskeudes turut menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Aplikasi ini
mendukung proses administrasi dan pencatatan keuangan desa, sehingga penggunaannya
perlu dioptimalkan oleh aparatur yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan di
tingkat kepenghuluan.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap aparatur kepenghuluan
dapat meningkatkan pemahaman dan ketelitian dalam pengelolaan keuangan, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban
anggaran.

Penguatan koordinasi dan pembinaan bersama instansi terkait juga diharapkan dapat
membantu meminimalkan kesalahan administrasi serta meningkatkan kepatuhan terhadap
ketentuan perpajakan.

Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertib dan akuntabel, pemerintah kepenghuluan
diharapkan mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat secara lebih efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

BAGANSIAPIAPI – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) terus memperkuat digitalisasi administrasi kepegawaian melalui perekaman Tanda Tangan Elektronik (TTE) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu.

Kegiatan yang dimulai sejak Kamis (8/10/2026) tersebut dilaksanakan secara bertahap hingga 21 Oktober 2026, bertempat di Aula Rapat Diskominfotiks lantai 7 Kantor Bupati Rokan Hilir, kawasan Batu Enam, Bagansiapiapi.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiks) Rohil, Juliandra, SH, sebelumnya meninjau langsung pelaksanaan perekaman untuk memastikan pelayanan kepada ASN berjalan dengan baik.

Perekaman ini merupakan tindak lanjut surat edaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rohil terkait proses administrasi perjanjian kerja PPPK dan PPPK Paruh Waktu melalui aplikasi SIKOPAR atau Sistem Informasi Kontrak ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama BKPSDM dan Diskominfotiks Rohil. Dalam mekanisme tersebut, perekaman menjadi bagian dari proses penerbitan sertifikat TTE yang digunakan sebagai identitas digital resmi bagi ASN.

Perekaman Dilaksanakan Secara Bertahap
Juliandra menegaskan bahwa Diskominfotiks Rohil berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh ASN yang mengikuti proses perekaman TTE sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami siap memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh ASN yang melakukan perekaman
TTE,” ujarnya.

Berdasarkan jadwal yang diumumkan, pelaksanaan perekaman dibagi ke dalam beberapa tahap untuk mengatur kedatangan ASN dari perangkat daerah dan unit kerja masing-masing. Pada 8–9 Oktober 2026, perekaman dijadwalkan bagi sejumlah perangkat daerah, antara lain Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, BKPSDM, Bapenda, serta Dinas Sosial.

Selanjutnya, pada 12–14 Oktober, jadwal mencakup Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, DPMPTSP, Inspektorat, Dinas Pendidikan, serta kecamatan dan koordinator wilayah terkait.

Pada 15–16 Oktober, perekaman dijadwalkan bagi tenaga kesehatan di puskesmas yang tersebar di berbagai kecamatan. Sementara itu, periode 19–21 Oktober 2026 dijadwalkan untuk puskesmas tambahan serta guru dan tenaga teknis SD/SMP di seluruh kecamatan.

ASN Diminta Melengkapi Persyaratan
Untuk mengikuti perekaman, ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu diwajibkan membawa KTP asli
serta surat permohonan penerbitan sertifikat TTE.
Surat permohonan tersebut disiapkan secara kolektif oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) atau unit kerja. Khusus guru dan tenaga kesehatan, pengajuan dilakukan secara kolektif melalui unit kerja masing-masing sesuai ketentuan dalam surat edaran BKPSDM Rohil. Kelengkapan persyaratan diperlukan untuk mendukung proses verifikasi identitas dan penerbitan sertifikat TTE.

Melalui penerapan tanda tangan elektronik dan pemanfaatan aplikasi SIKOPAR, Pemkab Rohil berharap proses administrasi perjanjian kerja ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu dapat dikelola secara lebih tertib, aman, dan efisien. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan administrasi kepegawaian. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Pemkab Rohil) menyampaikan apresiasi kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Memasuki masa purnabhakti, para ASN diharapkan tetap produktif, menjaga kesehatan, serta terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan melalui sambutan Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Rohil dalam kegiatan Ramah Tamah Nasabah PNS Pra Pensiun dan Purnabhakti yang diselenggarakan PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah (Perseroda) di Gedung Serbaguna Misran Rais, Bagansiapiapi, Kamis (8/10/2026).

Dalam sambutannya, Pemkab Rohil menyampaikan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan para ASN selama menjalankan tugas sebagai abdi negara. Pengabdian tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir.

“Masa purnabhakti atau pensiun bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah babak baru dalam perjalanan kehidupan. Sumbangsih tenaga dan pikiran yang telah Bapak/Ibu torehkan sebagai abdi negara adalah fondasi penting bagi pembangunan daerah,” demikian pesan Bupati Rohil yang disampaikan melalui Sekda.

Pemkab Rohil juga berharap para ASN yang memasuki masa pensiun tetap bersedia berbagi pengalaman, pemikiran, dan nasihat kepada generasi penerus. Dengan demikian, pengalaman selama bertugas dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Selain memberikan penghargaan atas pengabdian ASN, pemerintah daerah mengapresiasi inisiatif BRK Syariah Cabang Bagansiapiapi dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ramah tamah ini menjadi kesempatan untuk mempererat silaturahmi antara para ASN pra pensiun dan purnabhakti dengan pihak perbankan. Melalui layanan perbankan syariah, para ASN yang memasuki masa pensiun juga diharapkan dapat mempersiapkan pengelolaan keuangan dan kehidupan setelah masa kedinasan secara lebih terencana.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Rokan Hilir, Yulisma, S.Sos., M.M., turut menyampaikan apresiasi kepada para ASN atas pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa masa menjelang pensiun perlu dipersiapkan dengan baik, termasuk menjaga kesehatan, membangun aktivitas yang positif, serta menata kehidupan setelah tidak lagi menjalankan tugas kedinasan.

“Kami berpesan agar masa menjelang purnabakti dapat dipersiapkan dengan baik, termasuk menjaga kesehatan, membangun aktivitas yang positif, serta mempersiapkan kehidupan setelah masa kedinasan dengan penuh optimisme,” ujar Yulisma. Kegiatan yang berlangsung dalam suasana santai tersebut dihadiri Sekda Rohil yang mewakili Bupati H. Bistamam, Kepala BKPSDM Rohil Yulisma, Branch Manager BRK Syariah

Bagansiapiapi Badraini beserta jajaran, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohil. Acara ditutup dengan doa bersama untuk kesehatan, kekuatan, dan perlindungan bagi para ASN yang memasuki masa purnabhakti agar dapat menjalani tahap kehidupan
berikutnya dengan baik, bahagia, dan penuh keberkahan. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir terus mendorong penguatan ekonomi
kerakyatan melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dukungan akses permodalan, pendampingan usaha, serta sinergi antara pemerintah dan
dunia usaha dinilai menjadi kunci dalam membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi
masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, saat menghadiri
kegiatan Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pekanbaru di Gedung Misran Rais,
Bagansiapiapi, Rabu (7/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Jhony Charles menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi PNM yang
selama ini berperan dalam menyediakan akses pembiayaan sekaligus program pemberdayaan
bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang membutuhkan dukungan untuk
mengembangkan usahanya.

Menurutnya, keberadaan lembaga pembiayaan yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat memiliki arti penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah. Tidak hanya
membantu pelaku usaha memperoleh modal, upaya tersebut juga membuka kesempatan bagi
masyarakat untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat kemandirian ekonomi
keluarga.
“Alhamdulillah, hari ini saya menghadiri kegiatan PNM Cabang Pekanbaru. PNM memiliki
peran penting dalam mendukung masyarakat melalui akses permodalan dan pemberdayaan,
khususnya bagi para pelaku UMKM,” ujar Jhony Charles.
Besarnya potensi ekonomi masyarakat Rokan Hilir turut tercermin dari jumlah nasabah aktif
PNM yang mencapai 47.986 nasabah. Angka tersebut menunjukkan luasnya jangkauan
pembiayaan mikro sekaligus menggambarkan peluang pengembangan usaha masyarakat di
berbagai sektor ekonomi.
Potensi ini, menurut Jhony Charles, perlu dioptimalkan melalui kerja sama yang berkelanjutan.
Pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan masyarakat harus bergerak
bersama agar dukungan terhadap UMKM tidak berhenti pada akses modal, tetapi juga
mendorong peningkatan produktivitas, pengembangan pasar, serta keberlangsungan usaha.
“Potensi ini harus terus kita dukung dan kembangkan bersama melalui sinergi yang kuat antara
pemerintah, dunia usaha, dan elemen masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada PNM atas kontribusi dan komitmen nyata mereka dalam
mendukung pelaku usaha di Rokan Hilir,” tambahnya.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berharap program pembiayaan dan pemberdayaan seperti
yang dijalankan PNM dapat terus diperluas sehingga semakin banyak masyarakat
memperoleh kesempatan untuk merintis maupun mengembangkan usaha secara mandiri.

Penguatan UMKM diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga
membuka peluang kerja, memperluas aktivitas ekonomi masyarakat, dan memperkuat daya
tahan perekonomian daerah.
Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat,
potensi ekonomi mikro di Rokan Hilir diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu
penopang pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (Infotorial Diskominfotiks Rokan Hilir)

ROKAN HILIR — Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir resmi dibuka di Hotel Lion, Lantai 5, Jalan Mawar, Bagansiapiapi, Sabtu (3/10/2026).

Musda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau H. Yulisman, S.Si., M.M., Ketua DPD Partai Golkar Rokan Hilir H. Afrizal Sintong, S.IP., M.Si., anggota DPR RI daerah pemilihan Riau Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., Ketua DPRD Rokan Hilir Ilhami, S.Tr.Keb., anggota DPRD Rokan Hilir dari Fraksi Golkar, anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Golkar, jajaran pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Jajaran Pimpinan Kecamatan sekabupaten Rohil serta unsur organisasi pendiri, organisasi yang didirikan, badan dan lembaga sayap Partai Golkar.

Musda VI menjadi bagian dari agenda organisasi sekaligus momentum konsolidasi internal Partai Golkar di Kabupaten Rokan Hilir.

Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah menentukan kepemimpinan DPD Partai Golkar Rokan Hilir untuk periode mendatang, termasuk proses pencalonan dan pemilihan Ketua DPD.

Ketua Pelaksana Musda VI DPD Partai Golkar Rokan Hilir, Datuk Sri H. Nasrudin Hasan, menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan tamu undangan.

“Selamat atas kedatangannya dalam rangka acara Musda VI Partai Golkar Rohil 2026,” ujar Nasrudin dalam sambutannya.

Menurut Nasrudin, Musda tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan konsolidasi kader Partai Golkar dari berbagai tingkatan.

Bagansiapiapi — Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, secara resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Rokan Hilir. Ia terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-VI Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2026 yang digelar di Hotel Lion, Bagansiapiapi.

​H. Bistamam terpilih setelah ditetapkan sebagai calon tunggal yang mengembalikan berkas pendaftaran hingga batas waktu yang ditentukan, sementara kandidat lainnya tidak mengembalikan formulir pendaftaran. Proses sidang pemilihan berlangsung lancar dan mendapatkan dukungan penuh dari para pemilik suara sah, meliputi pimpinan kecamatan (PK) serta organisasi sayap partai.

​Dalam sambutannya usai terpilih, H. Bistamam menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh seluruh kader, pengurus DPD, pimpinan kecamatan, organisasi pendiri dan yang didirikan, serta seluruh peserta Musda. Ia menegaskan komitmennya untuk membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut serta memperkuat konsolidasi internal demi menghadapi agenda-agenda politik ke depan.

​”Kepercayaan ini merupakan tanggung jawab besar yang harus kita pikul bersama. Di bawah kepemimpinan baru ini, mari kita satukan barisan, memperkuat solidaritas, dan membawa Partai Golkar Rokan Hilir semakin maju dalam pengabdian kepada masyarakat,” ujar Bistamam.

​Ia juga mengungkapkan bahwa Musda VI ini diharapkan mampu melahirkan kepengurusan yang solid, visioner, serta mampu bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.

​Menurutnya, target penguatan organisasi dan kualitas kerja politik harus dibangun melalui kerja sama kolektif, bukan semata-mata tugas ketua atau pengurus tertentu. Terkait dinamika organisasi, ia mengingatkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, namun pasca-Musda seluruh pihak harus kembali bersatu sebagai keluarga besar Partai Golkar Rokan Hilir tanpa adanya sekat kelompok.

​Pada kesempatan yang sama, Bistamam turut menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Rokan Hilir dan menegaskan komitmen partainya untuk selalu terbuka terhadap kritik dan masukan yang membangun.

​”Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat. Partai Golkar akan terus berupaya menjalankan fungsi politik dan pengabdian dengan sebaik-baiknya. Kritik dan masukan dari masyarakat tentu sangat kami butuhkan,” pungkasnya.

BAGANSIAPIAPI — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) ke-VI, kader senior Partai Golkar, H. Ijas Kori, mengimbau seluruh pihak dan kader untuk senantiasa menjaga suasana yang aman, damai, dan nyaman.

​Pernyataan tersebut disampaikan H. Ijas Kori di Bagansiapiapi, Jumat (2/10/2026), guna memastikan dinamika politik internal partai berjalan sejuk tanpa ada gesekan yang tidak perlu.

​”Kita mengharapkan kepada semua pihak untuk menjaga suasana damai dan nyaman jelang Musda Partai Golkar Rohil ke VI. Jangan menciptakan suasana musda seakan-akan memanas, hingga saat ini kondisi musda adem dan nyaman,” ujar H. Ijas Kori.

​Ia menambahkan, para petinggi DPD Partai Golkar Rokan Hilir telah memiliki kesepakatan bersama agar perhelatan akbar organisasi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir.

​”Jangan ada niat untuk menciptakan suasana tidak kondusif. Antara pembesar Golkar Rohil sudah sepakat Musda berjalan aman dan lancar,” tegasnya.

​Selain itu, H. Ijas Kori juga menegaskan bahwa Partai Golkar membuka ruang seluas-luasnya bagi siapa saja kader terbaik yang berniat untuk ikut serta dalam bursa kompetisi kepemimpinan. Menurutnya, Golkar adalah rumah bersama bagi seluruh elemen yang ingin membesarkan partai.

​”Silakan siapa saja yang ingin ikut berkompetisi, Partai Golkar terbuka untuk semua pihak yang ingin maju. Golkar adalah rumah untuk semua, silakan lengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan panitia,” pungkasnya.

ROKAN HILIR — DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna di Aula Sidang Utama DPRD Rohil, Rabu (30/9/2026) malam.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 23.00 WIB tersebut dihadiri 41 dari 45 anggota DPRD Rohil. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Rohil Maston, didampingi Wakil Ketua II Imam Suroso dan Wakil Ketua III H. Basiran Nur Efendi. Turut hadir Bupati Rohil H. Bistamam, Sekda Rohil Fauzi Erizal, M.Si., serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Rohil.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rohil Darwis Syam menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), komisi-komisi DPRD dan organisasi perangkat daerah (OPD).

Pendapatan Rp2,37 Triliun

Berdasarkan hasil pembahasan Banggar dan TAPD serta penyampaian Bupati Rohil H. Bistamam, pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp2.378.623.777.521.

Sementara belanja daerah ditetapkan sebesar Rp2.382.393.271.510,20. Dengan demikian, terdapat selisih atau defisit antara pendapatan dan belanja sebesar Rp3.769.493.989,20.

Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya ditetapkan sebesar Rp3.969.493.970,90.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hilir ditetapkan sebesar Rp200 juta. Setelah memperhitungkan seluruh komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan ditetapkan Rp0.

Bupati Bistamam menyebut perubahan APBD 2026 disusun berdasarkan kebutuhan prioritas, antara lain penyelesaian kegiatan tunda bayar, kewajiban dana bagi hasil sawit serta pemenuhan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Empat Fokus Perubahan APBD

Dalam pembahasannya, Banggar dan TAPD menetapkan empat fokus utama perubahan APBD 2026, yakni penyelesaian tunggakan pembayaran tahun anggaran 2025, pengembalian kegiatan prioritas yang tertunda akibat pergeseran anggaran, pemenuhan kewajiban BPJS Kesehatan, serta pemenuhan kewajiban dana bagi hasil sawit.

Banggar juga memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah, antara lain percepatan penyelesaian tunggakan, peningkatan cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, transparansi dan akuntabilitas anggaran, pemerataan pembangunan infrastruktur, optimalisasi aset daerah, penyampaian rekapitulasi pergeseran anggaran, pemenuhan belanja wajib, serta mitigasi potensi banjir.

Bistamam Apresiasi DPRD

Bupati Rohil H. Bistamam mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPRD Rohil yang telah menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2026.

“Beberapa dinamika yang terjadi selama proses pembahasan telah kita lalui dengan semangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, sehingga penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” ujar Bistamam.

Ia juga mengapresiasi dukungan DPRD serta kerja keras TAPD dan seluruh perangkat daerah selama proses pembahasan.

Setelah APBD-P ditetapkan, Bistamam menginstruksikan seluruh perangkat daerah segera mempersiapkan administrasi, prosedur teknis dan langkah percepatan pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

Menurutnya, setiap anggaran yang telah ditetapkan menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dan harus dipertanggungjawabkan berdasarkan progres, manfaat serta dampaknya bagi pembangunan Rohil.

Bistamam juga mengajak DPRD dan masyarakat bersama-sama mengawal serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan agar anggaran yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan kerja keras yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di Rokan Hilir,” pungkasnya (red)