PEKANBARU —– Diduga Gagal Paham dan tidak penuhi Hakjawab yang telah dituju dan dilayangkan kepada Pemimpin Redaksi www.delikhukrim.com, Pajar Saragih Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), meminta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Riau, desak Sarwono melalui Kuasa Hukumnya untuk melaporkan media dan Pemiliknya ke Mapolda Riau.

” Pemimpin Redaksi Media online www.delikhukrim.com diduga gagal paham, dan tidak melayani hak setiap warga negara yang merasa dirugikan akan pemberitaan yang telah diunggahnya.” ucap Pajar Saragih dalam pres rilisnya, Rabu (22/05/2024)

Diminta kepada Yose Ketua DPW AMI Provinsi Riau, untuk segera mendesak Sarwono melalui Kuasa Hukumnya untuk segera melaporkan Media dan Pemimpin Redaksinya ke. Mapolda Riau, serta memberikan pengawalan terhadap laporan yang akan diberikannya melalui pemberitaan dimedia-media yang tergabung di Aliansi Media Indonesia (AMI) dan kepada Media lainnya sebagai penerima hembusan Hakjawab yang telah dilakukan Sarwono kepada Media dan Pemimpin Redaksinya.

Kenapa demikian saya katakan dan sampaikan?, hal itu demi terpenuhinya hak setiap warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dan demi menjunjung tinggi Undang-Undang Pers, KEJ dan demi menjaga nama baik media-media yang ada diseluruh nusantara pada umumnya dan di Provinsi Riau pada khususnya.

Hal ini dilakukan merujuk dari pada Undang-Undang Pers pasal 5 ayat (2) jelas berbunyi : ” Pers Indonesia wajib melayani hak jawab. Sementara pada KEJ pasal 10 berbunyi ” Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa, dan pasal 11 : ” Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara Proporsional. beber Pajar Saragih

Apa yang disajikan oleh Media dan Pemimpin Redaksi Media Online www.delikhukrim.com akan hak jawab yang dilakukan Sarwono, bukanlah melayani hak jawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pers dan KEJ melainkan justru diduga tunggangi hak warga negara Indonesia untuk melindungi dirinya dari serangan orang lain yang dapat merugikan dirinya seperti yang telah dilakukan Pemimpin Redaksi www.delikhukrim.com kepada Sarwono. kembali beber Pajar Saragih

Dewan Pimpinan Pusat atas nama Ketua Umum, meminta kepada Sarwono segera melaporkan Media Online sekaligus pemilik Media www.delikhukrim.com ke Mapolda Riau atas dugaan tabrak UU Pers, KEJ dan dugaan UU nomor 19 tahun 2016 tentang ITE akan dugaan pencemaran nama baik.

” Desak Sarwono melalui Kuasa Hukum, laporkan Media dan Pemiliknya ke Mapolda Riau, yang jelas-jelas gagal paham dan tabrak peraturan perundang-undangan tengan Pers, KEJ, UI ITE serta peraturan lainnya dengan lakukan dugaan pencemaran nama baik dengan berlindung disebalik UU Pers. “

Tindakan melaporkan Media dan Pemilik Media, demi menjaga nama baik Pers Indonesia dan menjunjung tinggi UU Pers dan KEJ. AMI wajib lakukan Aksi Demo nantinya untuk meminta Atensi Polda Riau dan Dewan Pers segera memberikan tindakkan tegas terhadap Media dan Pemilik Media sesuai dengan Perundang-undangan dan Peraturan yang berlaku di NKRI. tutup Pajar Saragih……. (SA/AL/Team)

Sumber : DPP AMI

ROKAN HILIR —– Bupati Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong SIp MSi melakukan peninjauan terhadap kondisi jembatan Parit Atmo yang berada jalan lintas pesisir Batu 4 Bagansiapiapi. Saat ini kondisi jembatan tersebut sangat memprihatinkan hampir rubuh karena jembatannya sudah merenggang dengan jalan.

“Ada laporan dari masyarakat, jembatan ini sudah mau rubuh. Makanya hari ini saya sama dinas PUPR turun untuk melihat langsung kondisinya seperti apa,” ungkap Afrizal Sintong saat meninjau jembatan itu, Minggu (19/5/2024) sore.

Bupati mengatakan, jembatan tersebut merupakan salah satu jalan utama akses masyarakat Bagansiapiapi untuk menuju perkantoran Batu 6 dan sekaligus merupakan jalan lintas masyarakat pesisir dari kota menuju kecamatan Pekaitan dan Kubu.

Oleh sebab itu lanjut Bupati, jembatan berukuran panjang 7,5 meter dan lebar 20 meter tersebut harus tetap terjaga agar tetap bisa dilintasi masyarakat setiap hari nya.

“Kalau dilihat ini sepertinya gagal konstruksi. Oleh sebab itu nanti Pemkab Rohil akan menurunkan tim ahli atau konsultan apakah jembatan ini masih bisa diperbaiki atau tidak,” jelas Bupati.

“Pemkab Rohil Akan Memanggil Pihak perusahaan kontraktor untuk melakukan koordinasi dan memperbaiki jembatan,” tambah nya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum media, pembangunan jembatan Parit Atmo tersebut sudah bermasalah dari awal pekerjaan. Akibatnya juga pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum kerena diduga adanya terjadi Mark up pekerjaan dan gagal konstruksi dalam proses pengerjaan nya.

Jembatan tersebut dibangun sejak tahun 2013 lalu yang dikerjakan oleh PT Kita Indah Lestari dengan anggaran yang fantastis 6,8 miliar, perusahaan tersebut menurut informasi yang ada hanya perusahaan rental yang dibawa oleh pihak kontraktor saat itu yakni H. Bistamam. Pada saat itu juga kontraktor yang sama mengerjakan pekerjaan jembatan yang tak jauh dari jembatan itu dengan anggaran 6,2 M depan kantor Bupati Rohil atau jika ditotal 13 M.(Rilis/Team)

Sumber : DPP AMI

Kab Bekasi —- Keluarga Besar Aliansi Media Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya Dr. H. Moh. Ikhwan Syataria, ST SE MM sebagai PJ Bupati Kabupaten Bekasi. Sukses beriringan datang untuk mewakili, memimpin, dan mewujudkan terobosan-terobosan inovatif bagi kemajuan Kabupaten Bekasi pada 20 Mei 2024.

Berkat dedikasi, integritas, dan visi yang tajam, Dr. H. Moh. Ikhwan Syataria diharapkan akan membawa Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik, memperbaiki pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan pengalaman yang luas, beliau siap menjadi agen perubahan yang membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.
Dukungan penuh serta do’a yang tulus dari keluarga besar AMI, semoga beliau amanah dan dapat melaksanakan dengan baik, demi kemajuan Kabupaten Bekasi dan seluruh masyarakatnya, ucap D.Silalahi

Kepercayaan yang diberikan kepada Dr. H. Moh. Ikhwan Syataria sebagai PJ Bupati menjadi tonggak baru bagi Kabupaten Bekasi dalam menghadapi berbagai tantangan dan menjelma sebagai daerah yang semakin maju dan berkembang. Kepemimpinan yang berkualitas, profesionalisme, serta keterbukaan akan menjadi landasan yang kokoh bagi perubahan positif bagi Kabupaten Bekasi.

Sumber : DPP AMI

Pekanbaru I  Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru serta semua pihak saat ini masih menunggu tentang siapa Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru berikutnya setelah jabatan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, akan berakhir pada 23 Mei mendatang.

Jabatan Pj Walikota Pekanbaru apakah di isi oleh pejabat baru atau Muflihun akan diperpanjang kembali menjadi pembahasan ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Dewan Pertimbangan Aliansi Media Indonesia (AMI) , Fadila Saputra mengatakan Penjabat Walikota Pekanbaru kedepannya harus benar-benar paham dan mengerti dengan kondisi Kota Pekanbaru.

” Pj Walikota Pekanbaru kedepannya harus dapat menjalankan tugas dan wewenang dengan dengan baik, serta menjaga kepercayaan yang diberikan dalam menjalankan program pemerintah,” ujar Fadil.

Fadil menambahkan bahwa PJ Walikota Pekanbaru dalam menjalankan pemerintahannya harus netral dalam menghadapi pilkada November 2024 ini.
” Pj Wako Pekanbaru jangan bermain politik praktis dalam perhelatan pilkada 2024, harus netral . Kemudian, Pj Wako Pekanbaru bukan dipilih dari rakyat, sehingga tidak ada biaya politik dan beban politik harus benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat Kota pekanbaru,” tegasnya.

Kemudian tidak kalah penting, PJ Wako kedepannya harus bisa menjaga stabilitas ASN kota Pekanbaru. Jangan ada gesekan serta kelompok-kelompok tertentu sehingga pemerintahan Kota Pekanbaru berjalan kurang optimal.

Fadil menambahkan PR berat PJ Wako Pekanbaru kedepannya mengembalikan marwah ASN esselon 3 dan 4 yang telah nonjob kan 1 tahun lebih  dengan cara menipu administrasi (Mall Administrasi)  melalui Surat Keputusan no 100.2.2.6/1299/OTDA tanggal 27 februari 2023 tentang mutasi ASN kota Pekanbaru.

” Pembohongan yang dilakukan yakni mengatakan jabatan ASN lowong padahal jabatan itu ada pejabat yang mengisinya. Sehingga terbit lah rekomendasi oleh Mendagri. Ini harus jadi perhatian khusus bagi Mendagri serta Pemerintah Provinsi Riau sebagai wakil pemerintah pusat didaerah,” tutup Fadil.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Riau telah tiga nama pejabat eselon II Pemprov Riau diusulkan calon Pj Walikota Pekanbaru diantaranya, Evarefita (Kepala Bapenda Riau), Emri Juli Harnis (Kepala Bappeda-Litbang Riau) dan Roni Rakhmat (Kepala Dinas Pariwisata Riau).

Sementara itu, DRPD Kota Pekanbaru mengusulkan satu nama yakni Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru Hambali. (tnn) 

Sumber : AMI

PEKANBARU —- Terkait dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oknum Media, atas nama pribadi. Sarwono,S.ST Kepala UPT Pengelolaan Trans Pekanbaru, layangkan Hakjawab kepada Pemimpin Redaksi media online (siber) www.delikhukrim.com.

Hal tersebut disampaikan Sarwono kepada awak media dikantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Media Indonesia (AMI), Jl Harapan Raya kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jum’at (17/05/2024)

” Hakjawab yang saya berikan atau yang saya tujukan kepada Pemimpin Redaksi media online (siber) www.delikhukrim.com, dimana berita yang disajikan tentang saya terkesan memfitnah, tendensius dan hoax. Dan bahkan menyebutkan nama saya secara terang-terangan dan bahkan mencantumkan foto saya dimedia yang dipimpinnya tanpa izin dan konfirmasi yang jelas, sehingga mencemarkan nama baik saya, baik kepada masyarakat maupun kepada atasan saya di pemerintahan kota Pekanbaru.” ucap Sarwono

Kenapa saya katakan demikian?, tanya Sarwono.

Hal tersebut saya katakan, sebelum muncul pemberitaan saya dimedia tersebut diatas dengan judul ” Diduga Mark-up, Habiskan Ratusan Juta Bangunan Taman Mini Kantor Pool TMP Terminal Akap, yang diunggah pada Kamis (2/05/2024).

Masuk pesan WhatsApp dari Windy Priyanto Pemimpin Redaksi www.delikhukrim.com ke WhatsApp pribadi saya pada tanggal 2 Mei 2024, yang menyampaikan, ” Assalamualaikum Kepala UPTD Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru (PTP) Dishub Pekanbaru Bang Sarwono,S.ST(TD),MT. Mohon izin sedikit Koordinasi dan konfirmasinya, mengenai Pembuatan Taman Kantor Pool TMP dikantor UPT BLUD Pengelolaan Trans Pekanbaru APBD-P tahun anggaran 2023 dibeberapa kegiatan lainnya.diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi pengerjaannya.”

Dan dengan menyebutkan semua informasi data yang di perolehnya dari sirup.kpp.go.id, sembari memberikan bukti data sirup.kpp.go.id tanpa menanyakan pekerjaan apa dan dimananya letak tidak sesuainya pekerjaan dengan spesifikasi yang dimaksud oleh dirinya, namun saya hanya menjawab ” kan baru diduga bang, insyaallah sesuai kok bang”. beber Sarwono yang menyampaikan isi pesan WhatsApp Windy Priyanto

He…tiba-tiba naik berita dengan dirinya mengirimkan link berita yang telah diunggah dimedia yang dipimpinnya sebagai pemimpin redaksi, tertanggal 3 Mei 2024 dan juga menaikannya dimedia sosial tiktok yang diduga miliknya

Selanjutnya pada hari Senin (6/05/2024), kembali Windy menyampaikan pesan WhatsApp Pribadinya kepada saya dengan bahasa yang sama disampaikan kepada saya sebelumnya.

” Assalamualaikum mohon maaf mengganggu selamat sore, Kepala UPTD BLUD Pengelolaan Trans Metro Pekanbaru (PTP) Dishub Pekanbaru Bang Sarwono,S.ST(TD),MT. Mohon maaf mengganggu BG izin koordinasi dan konfirmasinya melanjutkan hasil Dilapangan terkait perawatan Halte Semi Permanen Bus TMP dibeberapa wilayah salah satunya Jalan Soekarno Hatta. Dan sembari memberikan informasi data yang diperoleh dari sirup.ikpp.go.id.” lagi-lagi beber Sarwono yang membaca dan memberikan bukti screenshot percakapan WhatsApp yang dilakukan Windy

Dikarenakan apa yang disampaikan dan yang ingin dikonfirmasikannya tidak jelas, dan khawatir dirinya akan menaikan berita yang nantinya melebar kemana-mana dan berakibat mencemari nama baik saya pribadi, saya lakukan pemblokiran.

Lagi-lagi muncul berita saya yang kedua, yang dimuat atau diunggah medianya sendiri yang naik pada hari Selasa (07/05/2024) dengan judul : ” Ditanya Habiskan Miliaran Rupiah Halte Bus TMP Kotor dan Tak Terurus, Sarwono Pengelola TMP Dishub kota Pekanbaru Blokir Nomor Wartawan.

Dari judul yang disampaikan saya menilai, berita yang dimuat terkesan Fitnah, Sadis, menyudutkan dan Hoax, saya terpaksa menggunakan hak saya sebagai warga negara Indonesia yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang disajikan media www.delikhukrim.com yakni menggunakan hakjawab dan protes keras saya, atas berita yang dipublikasikannya.

Dan apabila hak saya tidak dilayani, maka melalui kuasa hukum saya akan memberikan laporan kepada Mapolda Riau atas dugaan pencemaran nama baik saya.ucap Sarwono dengan geram

Kenapa demikian saya katakan, dari berita kedua yang telah diterbitkannya,dari judul dengan apa yang dilakukan kepada saya sangat tidak sesuai, sebagaimana yang telah saya sampaikan yang dirinya menyampaikan izin koordinasi dan konfirmasi,sementara yang dikonfirmasikan dirinya tidak jelas.dan dia tidak pernah mempertanyakan kegiatan halte yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah melainkan menyampaikan anggaran sebesar ratusan juta rupiah.kembali beber Sarwono

Dipenghujung Sarwono mengatakan, Hakjawab yang telah dibuat, telah saya berikan kepada Windy selaku Pemimpin Redaksi yang saya kirimkan melalui Pesan WhatsApp Pribadinya, dan nomor yang tercantum di dalam box redaksinya (www.delikhukrim.com) dan pesan WhatsApp yang saya kirimkan bercentang dua garis biru yang artinya sudah diterima dan dibacanya.

Dan hakjawab saya tersebut saya tembuskan kepada Ketua Dewan Pers di Jakarta,dan Bapak Kapolda Riau yang akan saya kirimkan secepatnya melalui kantor pos dan diserahkan langsung ke Mapolda Riau besok (Sabtu,18/05/2024).

Sementara kehadiran saya di kantor atau sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Prov.Riau Aliansi Media Indonesia (AMI), untuk memberikan tembusan hakjawab saya.

Dimana AMI saya ketahui merupakan organisasi Perkumpulan Perusahaan Pers yang ada di Riau, dengan harapan dapat membantu saya dalam pemenuhan hak saya sebagai warga negara Indonesia yang merasa dicemarkan untuk dapat mempublikasikannya dimedia-media yang tergabung di AMI, dan saya juga akan memberikan tembusan hakjawab saya kepada media-media yang ada di Riau baik itu cetak maupun elektronik baik itu media nasional maupun lokal.

Saya harap, Pemimpin Redaksi www.delikhukrim.com dapat memenuhi hakjawab saya untuk dapat dimuat dalam kirun waktu 2×24 jam sejak hakjawab saya diterima terhitung pada hari atau jam kerja (Senin-Selasa, 20-21/05/2024) mendatang, jika tidak terpenuhi maka saya akan tempuh jalur hukum melalui kuasa hukum saya.tutup Sarwono dengan tegas….(Sr/Team)

Sumber : DPW.Riau AMI

PEKANBARU —- Sahabat TNI-Polri, siap bersinergi membangun Negeri bersama Riau Safety Driving Center (RSDC) yang berlokasikan Jalan Pesisir – Rumbai, Rumbai Bukit, Meranti Pandak, Kec. Rumbai Timur, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Alexander yang akrab disapa Alex Cowboy, selaku Pemimpin Redaksi Media Online (Siber) www.sahabattnipolri.com dalam usia melakukan silaturahminya bersama AKBP Ruri Kasubdit regident, Ipda Ari Tonika, SH Kasubnit Regident dan Iptu Ramli Gamal Kanit Regident RSDC, diruang kerjanya. Senin (13/05/2024)

” Kehadiran saya disini untuk melakukan silaturahmi bersama jajaran Polri yang berada di RSDC , untuk menjalin hubungan yang baik dengan institusi Polri sebagai Sahabat TNI-Polri tentunya sesuai dengan nama media siber kita yakni www.sahabattnipolri.com.” ucap Alex Cowboy usai meninggalkan ruangan AKBP Ruri Kasubdit Regident

Dalam kunjungan tersebut diatas, semuanya menyambut hangat niat daripada media Sahabat TNI-Polri yang ingin bersinergi membangun negeri di bumi lancang kuning untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Provinsi Riau pada Umumnya dan kota Pekanbaru pada khususnya.

” Kami RSDC, mewakili Institusi Polda Riau pada Umumnya dan Polres Pekanbaru pada khsusnya siap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta memberikan informasi terbaik kepada rekaman kita Sahabat TNI-Polri. ” ucap Alex mengulang perkataan AKBP Ruri Kasubdit Regident RSDC

Namun Alex Cowboy yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Media Indonesia (DPP-AMI), juga menyiapkan harapan kepada AKBP Ruri. Bahwasanya kemitraan tidak hanya diberikan kepada media Sahabat TNI-Polri saja namun juga diberikan kepada media-media yang ada di Provinsi Riau pada Umumnya dan pada media-media (Perusahaan Pers) yang tergabung di Aliansi Media Indonesia (AMI)

Juga dapat memberikan kemudahan bagi rekan-rekan media, dalam memperoleh SIM yang diinginkannya sebagai wujud ketaaat warga negara Indonesia yang sadar pentingnya memiliki SIM. bebernya (Alex)

Apa yang kita sampaikan, alhamdulillah juga di penuhi oleh pihak RSDC kota Pekanbaru Provinsi Riau, semoga kunjungan yang dilakukan ini apa yang kita harapkan sama-sama dapat diimplementasikan dengan praktek dilapangan nantinya. tutup Alex Cowboy pada media…… (SR/MR)

Sumber : DPP – AMI

Pekanbaru — Ketua PKB Riau yang juga Calon Gubernur Riau, Abdul Wahid mengantarkan langsung berkas formulir penjaringan di kantor DPW PKS Provinsi Riau, Minggu 12 Mei 2024 malam.

Di dampingi jajaran pengurus DPW PKB Riau dan DPC PKB kabupaten Kota serta Tim Relawan ,  Abdul Wahid  secara langsung menyampaikan niatnya kepada Pimpinan DPW PKS Riau, untuk bekerja sama dalam  memberikan dukungan dan mengusung dalam pemilihan kepala Daerah mulai dari tingkat Gubernur sampai Walikota dan Bupati Se Riau.

“pertama-tama kita berterimakasih atas sambutan DPW PKS yang sangat baik. Kemudian kita (PKB Riau,red) sangat berharap  untuk mendapat dukungan dan dapat menjalin koalisi dengan PKS di Riau hingga tingkat kabupaten kota agar linier sampai ke atas. Karena kita sangat mengetahui bahwa PKS mempunyai kader yang solid sampai akar rumput. Semoga niat kami ini disambut baik oleh pimpinan DPW PKS, ” ujar Abdul Wahid.

Dikatakan Abdul Wahid lagi, bahwa dirinya mempunyai niat untuk pengabdian dan tidak mengejar jabatan dalam pencalonan Gubernur Riau.

” Saya dari awal berniat maju dalam Pencalonan Gubernur Riau ini dengan niat tulus untuk pengabdian kepada kampung halaman, dan siap mundur dari Anggota DPR RI jika undang-undang mengatur untuk itu, ” tegas Politisi muda ini.

Abdul Wahid menambahkan , pihak nya siap berkoalisi dan bersanding dengan Kader PKS Riau jika di mungkinkan. Dalam waktu dekat kita akan melakukan survei sebanyak 4 kali untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan elektabilitas dalam pertarungan Gubernur Mendatang.

” Kita siap jika ada kader PKS yang akan mendapingi untuk bersama-sama membangun Riau, kita terbuka dan fleksibel. Dan InsyaAllah kita juga akan mengadakan survei sebanyak 4 kali untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kita agar kita bisa petakan dari mana kita memulai, ” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPW PKS Riau, Ahmad Tarmidzi dalam sambutannya mengatakan bahwa PKS Riau membuka diri kepada PKB Riau untuk bekerjama. Namun, keputusan tetap berada di DPP PKS. Kami akan mengirimkan seluruh calon Gubernur yang mendaftar ke DPP PKS.

” Kita siap berkoalisi dan bekerjasama dengan PKB Riau dalam Pilkada Gubernur Riau , namun keputusan tetap berada di DPP PKS,” ujarnya.

Ahmad Tarmidzi menambahkan, bahwa dirinya sangat kagum dengan Abdul Wahid. Karena sebagai tokoh muda berani mengambil keputusan besar untuk maju sebagai Calon Gubernur Riau walau ada ancaman mundur dari DPR RI untuk maju.

” Kami kagum dan salut kepada Abdul Wahid sebagai tokoh muda yang berani maju menjadi Gubernur Riau walau Mundur dari DPR RI jika undang-undang mengatur. Kami harus banyak belajar dari beliau (Abdul Wahid,red), ” ujarnya.

Dikatakan Ustadz Ahmad Tarmidzi lagi,  jika memang memungkinkan kita (PKS dan PKB , red) juga bisa bekerjasama dalam koalisi Pilkada kabupaten Kota agar satu komando dari atas kebawah,.

“PKS siap berkoalisi Pilkada sampai tingkat kabupaten kota  agar adanya keseragaman dalam komando. Semoga PKS bisa berjodoh dengan PKB, ” tutupnya.

Untuk diketahui, Rombongan Calon Gubernur Riau Abdul Wahid antar lain Sekjen PKB Riau Ade agus Hartanto, Bendahara PKB Sugianto, YS Rendra, Yusuf sikumbang, M Dunir, Kasir, Ketua PKB Pekanbaru Taufik Arrakhman, Abu Bakar, Raja Ferza FakhlepiPKB Kuansing Cak Mus, serta Ketua Relawan Abdul Wahid (RAW) Riau, Fadila Saputra. (rls)

Sumber : DPP : AMI

PEKANBARU —- Usai menghadiri Pelaksanaan Pengukuhan dan Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perkumpulan Wartawan Duta Pena Indonesia, oleh Muhammad Nurullah RS selaku Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP). yang berlokasikan di Kantor Sekretariat DPW PWDPI Riau, Jalan Sudirman, depan Gelanggang Remaja Pekanbaru, Selasa (7/5/2024).

Serta usai foto bersama dihalaman Sekretariat DPW-PWDPI, Ismail Sarlata Ketua Umum (Ketum) yang turut didampingi Fadila Saputra Pembina, Alex Cowboy Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Suandra Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga (Humas) dan Yose Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Media Indonesia. Mengucapkan selamat atas Pengukuhan dan Pelantikan, langsung Kepada Fifit Lidya Elsyah yang menahkodai selaku Ketua untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

” Selamat atas di kukuhkan dan dilantiknya Ibu selaku Ketua dan Pengurus DPW PWDPI.Provinsi Riau.” ucap Ismail Sarlata Ketum AMI

Aliansi Media Indonesia (AMI) yang merupakan Perkumpulan Perusahaan Pers siap mendukung keberadaan DPW PWDPI. Dimana DPW PWDPI merupakan wadahnya wartawan, sementara wartawan merupakan ujung tombaknya perusahaan pers yang berbadan hukum resmi negara baik itu bersifat nasional maupun lokal.tambah Ismail Sarlata. Tidak hanya itu saja, dukungan tidak hanya diberikan kepada DPW PWDPI di Riau saja, melainkan kepada organisasi wartawan apa saja dan dimana saja di mana AMI berada. Karena bagi saya organisasi Perusahaan Pers dan Organisasi Wartawan apapun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Dimana didalam perusahaan pers yang didirikan berbadan hukum negara, didalamnya pasti berisikan Sumber Daya Manusia (SDM) Jurnalis (Wartawan).

” Siapa yang dapat mengatakan seseorang dan/atau sekelompok orang itu sebagai wartawan?, kalau bukan perusahaan pers itu sendiri. Dan apa bisa perusahaan pers dapat dikatakan Perusahaan Pers, jika tidak terdapat SDM Wartawan didalamnya?.” tanya dan jawab Ismail Sarlata

Dan apa bisa seseorang dan atau sekelompok orang dapat dikatakan wartawan, tanpa ada pengakuan dari sebuah perusahaan pers yang dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Tugas dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pers yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Perusahaan pers yang berbadan hukum resmi negara yang dikeluarkan oleh Kemenkumham. tambahnya

Dipenghujung , Ismail Sarlata Ketua Umum menegaskan. Aliansi Media Indonesia yang disingkat AMI lahir berdasarkan tuntutan Undang-Undang Dasar Negara yang sudah beberapa kali di Amandemen yakni pada pasal 28 Dan Undang-Undang nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, pada Ban I pasal 1 ayat (5) yang berbunyi : Organisasi Pers adalah Organisasi Wartawan dan Organisasi Perusahaan Pers.Maka oleh karena itu Organisasi Perusahaan Pers,wajib hukumnya mendukung organisasi wartawan apapun……(SR/MS)

Sumber : DPP AMI

Kampar – Dalam rangka mendorong pemerataan dan peningkatan konsumsi ikan di daerah melalui penyediaan variasi menu berbahan ikan bagi keluarga dan sangat dianjurkan sejak dini karena mampu meningkatkan kecerdasan masyarakat, berdasarkan hal tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kampar bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kampar khususnya Pokja III siapkan Tim dalam rangka mengikuti Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024, Selasa (24/9/2024).

Bertempat di rumah salah satu peserta lomba di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Pj. Ketua TP. PKK Kabupaten Kampar Ricana Djayanti Hambali yang didampingi langsung oleh Camat Tambang Jamilus bersama Ketua TP PKK Kecamatan Tambang, Perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Nuraisyah dan Helmi Putra selaku Pengawas Perikanan serta Ketua Pokja III TP PKK Kabupaten Kampar Emmaliza lakukan peninjauan terhadap persiapan ini yang sembari beri dukungan dengan berikan beberapa masukan.

“Saya senang sekali karena pada hari ini saya dapat melihat sendiri persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Tim yang akan berlomba mewakili Kabupaten Kampar dan saya menilai ini sudah memuaskan meski ada beberapa perbaikan sedikit baik dari segi penyajian, tampilan dan porsi,” demikan ucap Ricana.

Selanjutnya Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Kampar ini juga titipkan pesan kepada seluruh Tim yang terlibat untuk selalu optimis dalam mengikuti lomba dengan memperhatikan segala juknis yang telah diberikan penyelenggara.

Seperti yang dilaporkan, tim yang menjadi wakil dari Kabupaten Kampar ini merupakan tim yang menjuadi juara pertama pada lomba masak serba ikan yang diadakan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar beberapa waktu lalu dan kegiatan Lomba Tingkat Provinsi Riau ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 mendatang di Pekanbaru yang akan diikuti oleh peserta dari 12 Kabupaten /Kota se Provinsi Riau, dengan menu sajian untuk keluarga, kudapan dan menu untuk anak. (Advertorial)

PEKANBARU —- Berdasar Informasi dan data yang diperoleh, akan adanya dugaan penyalahgunaan dana Bos yang diduga dilakukan HI oknum Kepsek SD Negeri 44 Pekanbaru.

Serta dugaan sebagaimana tersebut diatas, juga telah dilaporkan ke Dirreskrimsus Polda Riau dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru pada 25 April 2022 yang sampai saat ini belum mendapatkan tindakan apapun.

Akan hal tersebut diatas, awak media mencoba lakukan konfirmasi langsung ke pada HI oknum Kepsek SD Negeri 44 kota Pekanbaru, via WhatsApp pribadi miliknya 081371XXXXXX. Senin (6/05/2024)

Adapun konfirmasi yang dilakukan sebagai berikut :

Assalamualaikum W.W

Selamat Siang Salam Sejahtera, berdasarkan informasi dan data yang kami miliki, dengan ini mohon izin Konfirmasi, adapun konfirmasinya sebagai berikut.

1. Apakah benar Ibu selaku Kepala Sekolah Kepsek SD Negeri 44 kota Pekanbaru?, dan pernah dilaporkan oleh AMI sebagai Terlapor atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bos Tahun 2020, yang dilaporkan ke Mapolda dan Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 25 April 2022 lalu?
2. Jika benar, apakah ibu selaku Kepala Sekolah SD Negeri 44, pernah dimintai keterangan oleh pihak Mapolda Riau dan/atau Kejari Pekanbaru ?
3. Jika Pernah, Kapan dan dimana dilakukan Pemanggilan?
4. Keterangan apa yang ibuk berikan?
5. Apakah menurut ibuk, Dana Bos dapat digunakan untuk Kegiatan Mabid yang dilaksanakan oleh Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia (IKMI) ?
6. Jika dibenarkan, diatur dalam peraturan apa?

Demikian Konfirmasi tersebut kami sampaikan,untuk sekiranya dapat memberikan jawaban gunakan untuk dijadikan konsumsi Publik.

Namun sungguh amat disayangkan, HI Oknum Kepsek SD Negeri 44, yang dikonfirmasi tersebut diatas dan dengan memberikan bukti Kwitansi Pembayaran kegiatan Mabid dengan menggunakan dana Bos. Hinga berita ini di jadikan konsumsi publik, belum dapat memberikan jawaban apapun…….Bersambung (SR/MS/Team)

Sumber : DPP AMI