Rohil- Tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) di Bagansiapiapi, Rabu (30/4).

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut pengusutan dugaan korupsi yang tengah ditangani Korps Adhyaksa tersebut.

Adapun perkara dimaksud adalah dugaan penyimpangan dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan rehabilitasi dan pembangunan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Rohil Tahun Anggaran (TA) 2023. Perkara tersebut diketahui telah masuk dalam tahap penyidikan sejak 14 April 2025.

“Penggeledahan dilakukan Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) dan Humas Kejati Riau, Zikrullah.

Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting serta satu unit laptop yang diduga kuat digunakan untuk menyusun rekapitulasi sebagai dasar penarikan dana, yang belakangan diketahui tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Penggeledahan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti tambahan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana DAK SD di Kabupaten Rokan Hilir. Tim juga menyita satu unit laptop yang diduga menjadi alat bantu dalam merekayasa laporan keuangan proyek,” ungkap Zikrullah.

Ia menambahkan, proses penyidikan masih akan terus berlanjut guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini. Kejati Riau menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

“Hal ini sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Petunjuk Jaksa Agung RI melalui Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Riau,” sebut Zikrullah.

Diketahui, proyek swakelola yang tengah diusut tersebut meliputi kegiatan rehabilitasi dan pembangunan gedung SD di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rohil.

Total anggaran yang dialokasikan melalui DAK Fisik 2023 sebesar Rp40.366.863.000 untuk 41 Sekolah Dasar dengan 207 kegiatan pembangunan ruang kelas baru serta rehabilitasi gedung.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya sejumlah item pembelanjaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan disinyalir telah disalahgunakan.

Saat dikonfirmasi siapa- siapa saja para saksi yang sudah di periksa lalu Kasi Penkum Kejati Riau Zikrullah SH.,MH., membenarkannya.

Kegiatan tersebut (penggeledahan Disdikbud Rohil) benar ada nya, untuk hal teknis belum dapat kita sampaikan dulu ya, tutup Zikrullah.

ROKAN HILIR- Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir, Ilhammi menghadiri penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir di kantor Bupati Rokan Hilir, Selasa, (22/04/2025). 

Penandatanganan MoU itu dilakukan langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Andi Adikawira Putera, S.H., M.H.

Penandatanganan MoU ini merupakan kolaborasi antara Pemkab Rokan Hilir dengan Kejaksaan yang bertujuan untuk mengintensifkan pengawasan serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah tahun 2025, khususnya dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara. 

Juga diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah ke depan serta merupakan wujud konkret dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Andi Adikawira Putera, S.H., M.H., menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan yang taat hukum.

Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kata Kajari Rohil, pihaknya hadir tidak hanya dalam bentuk bantuan litigasi, tetapi juga pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum lainnya. Semua ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui kajian yuridis yang matang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peran Kejaksaan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa antarlembaga pemerintah, baik dengan BUMN, BUMD, maupun pihak ketiga lainnya, sangat penting untuk menciptakan iklim birokrasi yang kondusif.

Sementara itu, Bupati Rohil, H. Bistamam mengatakan, MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan sinergi antarlembaga, sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri sebagai bagian dari mekanisme preventif dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

 “Melalui legal opinion, legal assistance, serta representasi dalam proses litigasi maupun non-litigasi, Kejaksaan telah menjadi mitra krusial dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain penguatan aspek hukum, Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“Rokan Hilir memiliki potensi besar, mulai dari sektor perkebunan sawit—yang menjadikan kita produsen terbesar kedua nasional—hingga potensi migas. Saat ini, PAD dan deviden daerah tercatat mencapai Rp253 miliar per tahun, dan masih sangat terbuka ruang untuk peningkatan,” ungkapnya.

ROKAN HILIR-Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Rokan Hilir. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang dilaksanakan di Kantor Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada Selasa, (22/04/2025). 

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, dan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Andi Adikawira Putera, S.H., M.H. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengintensifkan pengawasan serta pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah tahun 2025, khususnya dalam lingkup hukum perdata dan tata usaha negara.

Dalam sambutannya, Bupati H. Bistamam menekankan bahwa kerja sama ini merupakan wujud konkret dari komitmen Pemerintah Daerah untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan keuangan daerah. “MoU ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen strategis untuk membangun kesamaan persepsi dan sinergi antarlembaga, sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang tertib, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan pentingnya pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri sebagai bagian dari mekanisme preventif dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. “Melalui legal opinion, legal assistance, serta representasi dalam proses litigasi maupun non-litigasi, Kejaksaan telah menjadi mitra krusial dalam membantu penyelesaian berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah,” tambahnya.

Selain penguatan aspek hukum, Bupati juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Rokan Hilir memiliki potensi besar, mulai dari sektor perkebunan sawit—yang menjadikan kita produsen terbesar kedua nasional—hingga potensi migas. Saat ini, PAD dan deviden daerah tercatat mencapai Rp253 miliar per tahun, dan masih sangat terbuka ruang untuk peningkatan,” ungkapnya.

Ia juga menyinggung persoalan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan parah, baik jalan provinsi maupun kabupaten, yang menurut pengakuan masyarakat Pujud, dilewati sekitar 1.000 kendaraan setiap hari dengan tonase berat. “Dana Bagi Hasil (DBH) semestinya dapat dimaksimalkan untuk perbaikan jalan-jalan ini. Kita butuh pendekatan yang lebih kuat agar keadilan fiskal bagi daerah penghasil dapat terwujud,” ujar Bupati.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, Andi Adikawira Putera, S.H., M.H., menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan yang taat hukum.

“Sebagai Jaksa Pengacara Negara, kami hadir tidak hanya dalam bentuk bantuan litigasi, tetapi juga pendampingan hukum, pertimbangan hukum, dan pelayanan hukum lainnya. Semua ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah telah melalui kajian yuridis yang matang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peran Kejaksaan sebagai fasilitator dan mediator dalam penyelesaian sengketa antarlembaga pemerintah, baik dengan BUMN, BUMD, maupun pihak ketiga lainnya, sangat penting untuk menciptakan iklim birokrasi yang kondusif.

Dalam konteks peningkatan PAD, Kejari Rokan Hilir juga mencontohkan keberhasilannya mendampingi Dinas Perhubungan dalam optimalisasi retribusi parkir. “Pendapatan dari sektor tersebut berhasil meningkat signifikan, dari Rp300 juta menjadi Rp700 juta, berkat kolaborasi dan asistensi hukum yang intensif,” ungkapnya.

Selain itu, Kejari turut mendorong peningkatan kontribusi dari sektor usaha sarang burung walet yang masih perlu dikaji secara ilmiah. “Kita perlu pendekatan akademik, melibatkan lembaga riset atau universitas, untuk menentukan potensi riil pendapatan daerah dari sektor ini,” ujar Andi.

Dengan semangat kolaboratif dan keterbukaan, pihak Kejari menyatakan siap membuka layanan konsultasi hukum kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 24 jam penuh, guna menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Penandatanganan MoU ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, sejumlah kepala OPD, dan pejabat struktural Kejari Rokan Hilir. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, sejalan dengan visi-misi pembangunan daerah ke depan. (**) 

ROKAN HILIR- Beredar video bangunan SMP Negeri 1 di Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) rusak berat. 

Dalam video tersebut terlihat beberapa bagian bangunan seperti atap, dinding dan plafon memang sudah tidak layak lagi. 

Melihat kondisi bangunan SMP Negeri 1 Sinaboi menuai berbagai komentar negatif dari para netijen. 

Dikonfirmasi via telepon selulernya, Jumat (18/04/2025) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rokan Hilir, Asril Arief, S.Sos elalui Kabid SMP,  Retno Setiawan,S.Pd,M.M menerangkan bahwa bangunan sekolah SMP Negeri 1 Sinaboi sudah menjadi prioritas pemda Rokan Hilir.

” Sudah menjadi prioritas Pemda Rohil untuk membangun gedung SMP Negeri 1 Sinaboi melalui Dana APBD tahun 2025 ini, ” kata Kabid SMP, Retno. 

Retno berharap rencana pembangunan gedung SMP Negeri 1 Sinaboi itu tidak ada lagi perubahan. 

” Sudah kita usahakan pembangunannya, Mudah-mudahan tidak terjadi perubahan lagi, saya sudah cek di perencanaan kegiatan pembangunan SMP Negeri 1 Sinaboi itu sudah ada  masuk di APBD murni tahun 2025  ini, pagu nya sekitar delapan ratusan juta, ” Ujarnya. (red) 

ROKAN HILIR– Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Rokan Hilir, Jhony Charles, menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan, khususnya dalam konteks profesionalisme dan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disampaikannya saat memimpin Apel Pagi pada Kamis, (17/4/2025) pagi. 

Dalam arahannya, Wabup menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat dapat terkikis apabila ASN terus bertahan dalam zona nyaman yang diwariskan oleh sistem birokrasi feodal. Menurutnya, stagnasi kinerja yang disebabkan oleh pola pikir birokratis harus segera ditinggalkan.

“Sudah terlalu lama ASN terjebak dalam kenyamanan semu yang dibentuk oleh budaya birokrasi lama. Ini harus direformasi secara menyeluruh agar produktivitas aparatur negara dapat ditingkatkan,”ujar Jhony Charles di hadapan seluruh peserta apel.

Lebih lanjut, Wabup Jhony menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika media sosial yang dalam beberapa hari terakhir dipenuhi oleh komentar-komentar publik yang mempertanyakan keterlambatan pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2025. Ia mengakui bahwa persoalan tersebut dapat berdampak langsung terhadap motivasi dan performa kerja para ASN.

“Saya berharap Kepala BPKAD segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait keterlambatan pencairan TPP, UP, serta gaji ASN. Keterlambatan ini bukan hanya berdampak pada aspek kesejahteraan, tetapi juga berpotensi menurunkan semangat kerja aparatur,” kata Wabup seraya mengingatkan jangan sampai ada transaksional dalam jabatan.

Namun demikian, Jhony Charles mengimbau agar segala bentuk aspirasi, kritik, maupun pertanyaan disampaikan melalui jalur komunikasi yang formal dan konstruktif. Ia menekankan bahwa dirinya senantiasa membuka ruang dialog langsung dengan seluruh pegawai.

“Saya persilakan siapa pun untuk menyampaikan langsung kepada saya. Ruangan kerja saya selalu terbuka. Bahkan, saya sering menjadi yang terakhir meninggalkan kantor, kecuali sedang menjalankan tugas di lapangan,” ucapnya.

Lebih jauh, Wabup juga menggarisbawahi pentingnya integritas dan ketulusan dalam menjalankan tugas. Ia menolak praktik pencitraan atau formalitas semata, serta menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memaksa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendampingi dalam kunjungan lapangan.

“Saya tidak butuh pencitraan. Yang saya butuhkan adalah pejabat yang memahami dengan benar peran dan tanggung jawabnya,” tandasnya.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyerukan agar seluruh ASN, khususnya yang berada di sektor pelayanan publik, senantiasa menunjukkan semangat kerja yang tinggi. Ia meyakini bahwa etos kerja ASN merupakan faktor kunci dalam mendorong lahirnya terobosan-terobosan baru yang berdampak positif bagi pembangunan daerah.

“Saat ini kita masih berada pada tahap penataan internal – membenahi ‘dapur’ organisasi. Apabila fondasi ini telah kuat, maka langkah selanjutnya adalah memikirkan secara sistematis bagaimana membangun struktur pemerintahan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Rls) 

ROKAN HILIR- Ribuan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) resmi dirumahkan.

Jumlah tenaga honorer di Kabupaten Rokan Hilir yang dirumahkan sebanyak 2.840 orang.

Keputusan ini diambil pemkab Rokan Hilir adanya larangan pengangkatan tenaga honorer seperti yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jujur tidak ada niat pak H. Bistamam dan Jhony Charles memecat honor,” kata Wabup Rohil, Jhony Charles di ruang sidang utama kantor DPRD Rohil, Senin (14/04/2025) kemarin.

Ia menjelaskan, terkait persoalan tenaga honorer tersebut pihaknya sudah menyurati pemerintah pusat.

“Bapak bupati sudah bersurat, mohon pertimbangan, ” sebutnya.

Orang nomor dua di negeri seribukubah itu mengharapkan persoalan tenaga honorer dapat disikapi secara bersama-sama.

“Mohon kita sikapi bersama-sama, kita tidak mencari salah siapa tapi bagaimana jumlah honor yang begitu besar menjadi PR Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Dimana-mana kita pergi apa yang diharapkan orang, pak lapangan kerja, pak lapangan kerja, ” Ujar Jhony Charles.

Diketahui, pimpinan kementerian/lembaga (K/L) dan kepala daerah yang melakukan rekrutmen pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) atau honorer di instansinya akan dikenakan sanksi. Sanksi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, setiap pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala daerah atau menteri atau kepala lembaga tidak boleh lagi melakukan rekrutmen pegawai non-ASN di instansi dengan ancaman sanksi. (red)

ROKAN HILIR- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang utama Gedung DPRD Rokan Hilir, Jalan Lintas Pesisir, Batu Enam, Senin (14/04/2025).

Rapat LKPJ itu dipimpin ketua DPRD Rokan Hilir, Ilhammi di dampingi para wakil ketua DPRD Rokan Hilir dan dihadiri Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles,  Sekda, Fauzi Efrizal para anggota DPRD serta kepala OPD dilingkungan Pemkab Rokan Hilir. 

Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2024, sekaligus menyerahkan dokumen LKPJ kepada pimpinan DPRD Rokan Hilir.

Dokumen LK0J tersebut mencakup evaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

Dalam laporannya, wabup Jhony Charles menyampaikan bahwa jumlah ASN dilingkungan Pemdakab Rohil pada 2024 mencapai 8.795 orang, sementara tenaga P3K sebanyak 7.240 orang. Tingkat kemiskinan di Rokan Hilir tercatat sebesar 71,98 persen.

Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hanya mencapai 70,3, yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen.

Sementara dari segi pengelolaan keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar 87,5 persen, dengan rincian pajak sebesar Rp.68 miliar, retribusi Rp.3,9 miliar.

Pengelolaan kekayaan daerah Rp.302 miliar, dan pendapatan sah lainnya 78 persen. Dana transfer dari pusat terealisasi 88,2 persen, sementara transfer antar daerah mencapai lebih dari 6,6 persen.

Belanja daerah untuk tahun tersebut mencapai Rp2,38 triliun, meliputi belanja modal Rp389 miliar dan belanja tak terduga sebesar 6,1 persen. Laporan ini juga mencatat surplus anggaran sebesar Rp151 juta atau 9,4 persen.

Untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang, Jhony Charles menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. 

“Tanpa dukungan dari DPRD dan masyarakat Rokan Hilir, kami pemkab tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya.

Diharapakan, Rapat yang dilaksanakan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memastikan program-program pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat. (red) 

ROKAN HILIR- Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhoni Charles, BBA, MBA, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tahun 2026 dan menegaskan urgensi kolaborasi strategis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menarik investor guna mendukung akselerasi pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 serta Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Wakil Bupati menggarisbawahi peran sentral Dinas Komunikasi, Informatika, dan Digital (Diskominfotik) sebagai ujung tombak pemasaran potensi investasi daerah.

“Saya ingin Diskominfotiks berperan sebagai motor penggerak dalam memasarkan peluang investasi di Rokan Hilir. Kita harus proaktif menjemput dana dari pemerintah pusat agar dapat dialokasikan secara optimal demi kemajuan daerah,” ujar Wabup dalam kegiatan yang mengusung tema “Membangun Rokan Hilir yang Bermarwah dan Sejahtera”.

Wakil Bupati menegaskan bahwa dalam merealisasikan visi dan misi kepemimpinan daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus menjadi pionir dalam menginisiasi program pembangunan berbasis ekonomi daerah. Ia juga menekankan pentingnya harmonisasi dan kekompakan seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, Bupati, Wakil Bupati, jajaran perangkat daerah, serta para camat dalam mengawal kebijakan pembangunan. “Musrenbang selama ini sering kali menimbulkan kekecewaan di kalangan Datuk Penghulu yang menghadiri forum di tingkat kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan terobosan inovatif untuk memastikan hasil Musrenbang benar-benar terealisasi secara efektif,” tegasnya. Lebih lanjut, Wabup menyoroti aspek infrastruktur sebagai prioritas utama, mengingat luas wilayah Rokan Hilir yang mencapai 8.843 km² dengan keterbatasan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menegaskan perlunya strategi jemput bola untuk mendapatkan tambahan pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi guna merealisasikan pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, Wakil Bupati menuntut kontribusi aktif dari perusahaan yang beroperasi di Rokan Hilir dalam perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang kerap mengalami kerusakan akibat mobilitas kendaraan bertonase berat. “Dukungan dari seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) sangat diperlukan mengingat terdapat 36 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di Rokan Hilir. Perusahaan-perusahaan ini harus turut berperan dalam perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.

Selain itu, Wabup juga menekankan optimalisasi pemanfaatan Sumber Pendapatan Rokan Hilir (SPRH) yang memiliki potensi besar dalam membuka lapangan pekerjaan di sektor strategis, seperti pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU), penggilingan padi (rice milling), serta industri pengolahan kelapa sawit. Dalam kesempatan tersebut, Wabup mengungkapkan hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di beberapa kecamatan, khususnya di sektor kesehatan. Ia menemukan sejumlah ambulans yang mengalami kerusakan dan perlu dilelang untuk efisiensi pengelolaan aset daerah.

“Tanpa sidak, kita tidak akan mengetahui permasalahan riil di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wabup menegaskan bahwa pengawasan terhadap layanan publik akan terus dilakukan, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta fasilitas pemerintahan seperti kantor camat, kantor penghulu, dan kelurahan. Ia juga menginformasikan bahwa keterlambatan proses administrasi APBD menjadi tantangan tersendiri bagi efektivitas pembangunan.

“APBD kita baru ditindaklanjuti pada 28 Februari, meskipun sudah disahkan pada November tahun sebelumnya, dan baru direvisi dua minggu setelahnya. Hal ini tentu berdampak pada kondisi keuangan daerah,” tuturnya.

Musrenbang kali ini menjadi forum strategis dalam merumuskan program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, Konsultasi Publik yang digelar turut membahas rancangan RPJMD dengan enam misi utama dan lima target prioritas yang akan menjadi pedoman pembangunan Kabupaten Rokan Hilir dalam lima tahun mendatang. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Rokan Hilir, Kepala Bappeda, perwakilan TNI, Kepala OPD, Komisi C DPRD, serta Kabid Infrastruktur Bappeda Provinsi Riau, Mas Paidi, S.Hut., M.Si. (red) 

ROKAN HILIR– Kepenghuluan Pasir Putih menggelar panen raya perdana kebun jagung sebagai bagian dari program ketahanan pangan pada Selasa 25 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat dan Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles.

Kegiatan diawali dengan pembukaan serta doa bersama untuk kelancaran acara. Kemudian, Penjabat (Pj.) Penghulu Pasir Putih, Eka Iskandar, S.AP., M.M., memberikan sambutan. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya sektor pertanian, khususnya jagung, sebagai salah satu komoditas unggulan dalam mendukung ketahanan pangan di wilayahnya.

Tokoh masyarakat, H. Dedi Masrul, S.K.M., turut memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi terhadap program pertanian ini serta harapan agar masyarakat semakin termotivasi dalam mengembangkan pertanian jagung di daerah mereka.

Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhony Charles, dalam sambutannya menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pengembangan sektor pertanian. Sebagai bentuk dukungan konkret, beliau juga menyerahkan benih jagung kepada petani setempat agar produksi jagung semakin meningkat ke depannya.

Acara mencapai puncaknya dengan prosesi panen perdana jagung oleh Wakil Bupati beserta tamu undangan lainnya. Panen ini menandai keberhasilan awal program ketahanan pangan di Kepenghuluan Pasir Putih dan diharapkan menjadi langkah awal menuju kemandirian pangan bagi masyarakat setempat.

Dengan adanya panen raya ini, masyarakat Pasir Putih diharapkan semakin termotivasi untuk mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu potensi ekonomi yang menjanjikan.

Rohil – Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR.Pratomo Bagansiapiapi untuk melihat langsung kondisi rumah sakit umum daerah tersebut, Rabu (12/3/2025) di Jalan Pahlawan Bagansiapiapi, Rohil Provinsi Riau. Dalam sidaknya, Bupati di dampingi Sekda Fauzi Efrizal Plt. Asisten III Rohil, Mulyadi Masri, Direktur RSUD Pratomo, dr. Tribuana Tungga Dewi serta jajaran staf rumah sakit lainnya.

Bupati Rohil, H. Bistamam menyampaikan bahwa dirinya sengaja datang hari ini ke RSUD DR. Pratomo Bagansiapiapi untuk melihat kondisi rumah sakit secara langsung, baik kondisi ruangannya, pasien, alkes dan bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. “Hari ini saya mengunjungi RSUD DR.Pratomo untuk melihat langsung kondisi rumah sakit saat ini, baik itu ruangan dan pasiennya. Setelah melihat langsung nanti kita akan tau apa yang dibutuhkan oleh Rumah sakit ini baik itu ruangan atau alkes nya, mana yang rusak bisa di perbaiki dan mana yang akan ditambah bisa dianggarkan pada APBD Tahun depan ,” kata H. Bistamam. Lanjutnya,

Disebutkan bupati Rohil untuk saat ini ruangan di RSUD dr. Pratomo sudah lumayan bagus, begitu juga pelayanan terhadap pasiennya juga bagus.

“Kuncinya asalkan dokter dan perawat itu melayani dengan ramah dan lemah lembut maka pasien akan cepat sembuh sebab perlakuan ramah tamah dan lemah lembut juga obat bagi pasien,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD DR.Pratomo Bagansiapiapi, dr.Tri Buana Tungga Dewi menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan pak Bupati ke RSUD tersebut, karena dengan demikian dapat melihat langsung kondisi RSUD tersebut. “Alhamdulillah hari ini pak Bupati sudah melihat langsung kondisi RSUD DR Pratomo ini, kami berharap seperti apa yang beliau sampaikan tadi, mungkin apa yang perlu di perbaiki atau mau ditambah terhadap sarana prasarana RSUD ini dapat terealisasi pada tahun depan,” kata Tri Buana Tungga Dewi.

Dikatakan Tribuna lagi, dengan sarana dan prasarana yang baik serta ditangani SDM yang profesional maka tingkat pelayanan kesehatan pun semakin baik. 

SUMBER : mediacenter.rohilkab.go.id