ROKAN HILIR — DPRD Kabupaten Rokan Hilir menggelar Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9/2026).
Pandangan fraksi menunjukkan satu benang merah: perubahan APBD tidak boleh sekadar mengubah angka, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata.
Fraksi Golkar, melalui Cindy Rahmadani, menyoroti pendapatan daerah sekitar Rp2,378 triliun, belanja Rp2,382 triliun, penerimaan pembiayaan dari SILPA sekitar Rp3,969 miliar serta penyertaan modal Rp200 juta kepada PT Bank Perekonomian Rakyat Rokan Hilir.
Golkar meminta pemerintah menjelaskan realisasi dan target PAD, sektor pajak dan retribusi yang naik maupun turun, serta strategi mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban masyarakat. Belanja juga diminta diprioritaskan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, UMKM, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.
Sorotan khusus diarahkan pada informasi TPP guru PPPK periode November–Desember 2025 yang disebut belum dibayarkan. Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan dan data yang jelas karena sebelumnya terdapat pernyataan bahwa gaji dan TPP ASN 2025 telah dibayarkan tuntas.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perubahan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Target pendapatan harus realistis, sedangkan belanja perlu dievaluasi agar tidak terjadi anggaran mengendap pada kegiatan yang terlambat atau minim manfaat.
PDIP juga meminta perhatian terhadap jalan, jembatan, drainase, air bersih, pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, skala prioritas dinilai harus diperkuat.
Sedangkan Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya meminta setiap perubahan belanja memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Fraksi ini juga meminta pemerintah merinci sumber dan penggunaan SILPA, sekaligus menjelaskan dasar, manfaat, pengawasan dan proyeksi kontribusi penyertaan modal Rp200 juta kepada BPR Rohil terhadap PAD.
Selain itu, seluruh OPD diminta memastikan kegiatan dalam perubahan APBD memiliki kesiapan perencanaan, pelaksanaan, sumber daya dan waktu penyelesaian yang realistis.
Sementara Fraksi Demokrat, PKS dan PKB tidak membacakan pandangan secara lengkap di ruang paripurna dan menyerahkannya kepada pimpinan. Fraksi Indonesia Maju juga menyampaikan pandangan sesuai mekanisme yang dipilih dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang.
Secara umum, pandangan fraksi-fraksi menempatkan transparansi, ketepatan sasaran, kemampuan fiskal, pemerataan pembangunan dan manfaat langsung bagi masyarakat sebagai catatan utama dalam pembahasan Perubahan APBD Rohil 2026.
Tahapan berikutnya adalah jawaban Bupati Rokan Hilir atas pandangan umum fraksi-fraksi, yang dijadwalkan pada Jumat. Jawaban pemerintah akan menjadi bagian penting sebelum pembahasan Ranperda Perubahan APBD dilanjutkan ke tahap berikutnya (red)
